Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni mendorong pentingnya kerja kolaboratif antarperangkat daerah untuk mendorong capaian pembangunan yang lebih optimal, seiring penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Melalui kerja kolaboratif antar seluruh perangkat daerah, indikator makro pembangunan daerah Provinsi Banten diharapkan semakin meningkat secara berkesinambungan,” ujar Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang, Kamis.
Hal itu disampaikan Andra Soni saat memberikan arahan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X dan XI di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Karang Tanjung, Pandeglang, Rabu (18/6).
Baca juga: Tekan ketimpangan, Gubernur Banten luncurkan Sarjana Penggerak Desa
Ia menyebut, pejabat eselon III memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengelola program, termasuk menjembatani kebijakan tingkat strategis dengan pelaksana teknis. “Mereka yang akan memimpin pelaksanaannya, merumuskan program, serta menangani isu strategis lintas wilayah atau lembaga,” tegasnya.
Gubernur Banten juga menyoroti delapan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi fokus RPJMD mendatang, yakni Banten Bagus, Sehat, Cerdas, Kuat, Indah, Makmur, Ramah, dan Melayani.
Menurutnya, akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai jika pejabat administrator mampu menerapkan kepemimpinan taktikal secara efektif. “Yaitu merumuskan program dan mengelola program, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan,” kata Andra Soni.
Ia juga menegaskan pentingnya perencanaan dan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. “Termasuk optimalisasi investasi pada sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, perikanan, transportasi, dan pariwisata,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Banten Untung Saritomo menjelaskan bahwa pelatihan ini diikuti 80 peserta, terdiri atas 12 ASN Pemprov Banten dan 68 dari delapan kabupaten/kota. Kegiatan akan berlangsung hingga 29 Oktober 2025 dengan metode blended learning, yakni 18 hari klasikal dan 87 hari non-klasikal.
Baca juga: Gubernur Banten: Sarjana Penggerak Desa harus berdampak bagi warga
