Pemprov Banten bidik jadi percontohan penerapan obligasi daerah

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menargetkan untuk menjadi percontohan penerapan obligasi daerah di Indonesia sebagai upaya memperkuat skema pembiayaan alternatif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, di Serang, Banten, Jumat, menyatakan bahwa instrumen pasar modal ini merupakan solusi strategis untuk mendanai proyek-proyek strategis yang membutuhkan biaya besar tanpa harus menunggu ketersediaan anggaran dalam APBD tahunan.

“Pembangunan harus cepat karena menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau lambat, dampaknya juga ke masyarakat. Karena itu obligasi daerah bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan," ujar Dimyati saat menghadiri Rakorwil TPAKD se-Provinsi Banten.

Baca juga: Pemprov Banten beri bantuan operasional pengembangan IGRA

Ia menjelaskan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur jalan, misalnya, akan berdampak langsung pada penurunan biaya logistik dan peningkatan pendapatan daerah secara lebih cepat. Namun, Dimyati mengingatkan bahwa skema ini tetap harus melalui perhitungan matang terhadap kemampuan fiskal dan jangka waktu kepemimpinan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub secara khusus mendorong Kabupaten Pandeglang untuk menjadi salah satu daerah pionir di Banten yang mengkaji penerapan obligasi daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten, Adi Dharma menyatakan dukungannya terhadap penguatan akses keuangan melalui instrumen pasar modal. Menurutnya, pembiayaan pembangunan tidak boleh hanya bergantung pada sektor perbankan.

Baca juga: Pemprov Banten kirim petani muda magang ke Jepang untuk inovasi daerah

"Kami ingin memberikan pemahaman terkait pasar modal, khususnya obligasi daerah, agar menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di daerah,” kata Adi.

Ia menambahkan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat akan digunakan secara transparan untuk membiayai proyek pemerintah yang nantinya memberikan imbal hasil kompetitif bagi investor. OJK memastikan akan melakukan pengawasan ketat untuk menjamin keamanan investasi dalam instrumen ini.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan otoritas jasa keuangan, Provinsi Banten optimistis mampu menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih mandiri dan kompetitif guna mewujudkan percepatan pembangunan yang manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.

Baca juga: Pemprov Banten kolaborasi putus rantai penyelundupan satwa dilindungi