Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni meluncurkan Program Sarjana Penggerak Desa sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menekan ketimpangan pembangunan antardaerah di provinsi itu.
Program tersebut diluncurkan di Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Rabu (18/6), dan merupakan implementasi AstaCita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
“Tahun ini setiap desa di Provinsi Banten mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp100 juta. Dari dana ini minimal harus melahirkan satu Sarjana Penggerak Desa yang ditentukan berbasis keadilan. Mereka adalah anak-anak desa yang dikuliahkan untuk menjadi motor penggerak kemajuan di kampung halamannya,” ujar Gubernur Andra Soni dalam keterangan di Kota Serang, Kamis.
Ia menegaskan pengelolaan keuangan desa harus semakin akuntabel dan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat secara konkret.
“Insya Allah, tahun-tahun ke depan kita akan terus tingkatkan bantuan keuangan desa. Tapi bukan hanya jumlahnya yang kita jaga, melainkan juga kualitas pengelolaannya. Kita sama-sama belajar, bagaimana bantuan keuangan ini menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat desa secara nyata,” katanya.
Baca juga: Gubernur Banten: Sarjana Penggerak Desa harus berdampak bagi warga
Andra juga mengapresiasi kontribusi desa terhadap pertumbuhan ekonomi Banten yang pada triwulan pertama 2025 tercatat sebesar 5,19 persen, melebihi rata-rata nasional.
“Ini bukan prestasi saya. Ini hasil kerja keras warga Banten, khususnya masyarakat desa. Sebab 18 persen dari pertumbuhan ekonomi itu berasal dari sektor pertanian. Dan pertanian itu pasti datangnya dari desa,” ungkapnya.
Ia optimistis jika pembangunan desa terus didorong secara konsisten, maka target Indonesia Emas 2045 akan tercapai. “Saya punya keyakinan, jika kita terus bersatu dan bergotong royong seperti sekarang, maka menjadikan Banten Emas, Lebak Emas, dan Indonesia Emas tahun 2045 akan terwujud,” tambahnya.
Baca juga: Rehabilitasi jalan longsor Cipanas-Ciparay Lebak dimulai Juli 2025
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Rd Berly Rizki Natakusumah menjelaskan bantuan keuangan desa tahun 2025 diarahkan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis penguatan SDM.
“Salah satu fokus utama adalah Program Sarjana Penggerak Desa. Setiap desa wajib membiayai satu calon sarjana dari dana bantuan keuangan, dengan alokasi sebesar Rp20 juta per orang. Rinciannya Rp8 juta untuk biaya pendidikan dan Rp12 juta untuk biaya penunjang hidup,” kata Berly.
Ia menambahkan bantuan keuangan desa juga mencakup kebutuhan mendasar, seperti administrasi pemerintahan desa, transformasi Posyandu, penguatan ketahanan pangan melalui kebun PKK, hingga penyertaan modal untuk BUMDes dan koperasi desa.
Jika kebutuhan pokok tersebut telah terpenuhi, lanjut dia, sisa dana dapat digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur desa seperti jalan lingkungan dan kantor desa.
Menurut Berly, keseluruhan skema ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemprov Banten untuk memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah.
Baca juga: BPS jadikan Provinsi Banten proyek percontohan peningkatan kualitas data
