Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni mendorong seluruh pihak untuk membuka ruang diskusi solutif dalam menghadapi persoalan premanisme dan kekerasan di kalangan anak.
Menurutnya, penanganan kedua isu ini tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.
“Kuncinya harus sering berdiskusi, berdialog, dan kemudian menemukan solusi bersama. Jadi tidak selalu solusi itu bersifat parsial, harus solusi bersama,” ujar Andra Soni di Serang, Kamis.
Andra menyampaikan bahwa fenomena kekerasan anak, seperti tawuran pelajar, memiliki keterkaitan erat dengan budaya premanisme yang belum sepenuhnya diberantas di masyarakat.
Ia menilai, jika tidak ditangani serius, praktik ini akan terus menyebar dan berdampak pada pembentukan karakter generasi muda.
“Kekerasan terhadap anak ini juga muncul di lingkungan anak-anak itu sendiri, termasuk dari proses premanisme. Kalau tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan, maka itu akan menular kepada anak-anak sekolah lainnya,” ujar dia.
Baca juga: Banten deklarasikan gerakan anti premanisme untuk jaga iklim investasi
Untuk itu, ia menekankan perlunya keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan moral kepada anak-anak sejak dini.
Diskusi mengenai premanisme, pungutan liar, dan kekerasan sosial juga telah dilakukan bersama unsur Forkopimda Banten dan berbagai pihak, termasuk ormas dan pelaku usaha. Gubernur menegaskan bahwa harus ada kesepahaman kolektif dalam melihat berbagai bentuk tindakan premanisme.
Menanggapi usulan alternatif seperti memasukkan pelaku ke asrama militer, Andra menyatakan ide tersebut masih dalam tahap diskusi. “Itu bukan rencana, tapi sedang didiskusikan. Kita harus melihat apakah bisa berkelanjutan atau tidak,” kata dia.
Ia juga menyambut baik rencana Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten yang ingin mengangkat isu ini dalam forum lebih luas. “Kita siap untuk berdiskusi dengan semua pihak, termasuk Komnas Anak,” ujar dia.
Andra menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak boleh berhenti pada reaksi sesaat, tetapi harus menjadi bagian dari agenda pembangunan jangka panjang.
“Kita fokus bagaimana menyelesaikan permasalahan hari ini dan ke depan secara berkelanjutan,” ujar dia.
Baca juga: Gubernur Andra Soni: Kenyamanan investasi harus didukung birokrasi ramah
