Tangerang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengusulkan kepada Pemprov Banten untuk menjadikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Latihan Kerja (Laker) di Serpong sebagai pusat vokasi bagi pekerja migran karena memiliki fasilitas lengkap.
"Kita usulkan agar UPTD Laker Banten jadi pusat vokasi bagi pekerja migran," kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding saat mengunjungi UPTD Latihan Kerja Banten di Serpong, Jumat.
Ia mengatakan, UPTD Banten memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan hanya perlu ditingkatkan ke depannya. Ketika ada jalinan kerjas ama maka ke depannya bisa menempatkan pekerja yang memiliki skill mumpuni ke luar negeri.
Baca juga: Menteri Karding ingatkan PMI tempuh cara legal bekerja di luar negeri
Menteri Abdul Kadir Karding mengatakan nantinya pekerja yang berusia 15-29 tahun bisa dilatih secara terintegrasi di balai UPTD ini seperti peningkatan skill (keterampilan) dan bahasa.
"Untuk anggaran, bisa saja nantinya menggunakan alokasi dari BUMD maupun kerja sama dengan pihak swasta. Intinya adalah memberikan keterampilan kepada pekerja," ujarnya.
Dijelaskan dia, sesuai keinginan Presiden Prabowo jika pengiriman pekerja migran ini harus dibekali dengan keterampilan yang berkualitas. Maka itu pelatihan di UPTD harus dengan benar agar nantinya bisa maksimal.
Beberapa negara yang memiliki potensi besar menerima pekerja migran saat ini adalah Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Jepang, Korea bahkan ke Eropa seperti Jerman dan Austria.
"Pasarnya sangat terbuka dan kita siap bantu. Berapapun Pemda ingin kirim, kita siap bantu, intinya adalah dengan memiliki keterampilan yang dibutuhkan," ujarnya.
Baca juga: Perlu kampanye masif prosedur bekerja ke luar negeri
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan jika pihaknya menyambut baik kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
"Dalam waktu dekat kita segera lakukan rapat untuk menindaklanjuti kerja sama dan mengoptimalkan potensi UPTD ini sehingga bisa melahirkan calon pekerja untuk kebutuhan di Banten maupun luar negeri," ujarnya.
Tak hanya itu saja, Pemprov Banten juga segera berkoordinasi dengan BLK di setiap kabupaten/kota untuk menindak anjuti arahan dari Menteri Karding, sehingga pengiriman pekerja migran bisa lebih besar lagi.
"Saat ini masih sedikit yakni tujuh ribuan orang. Kita bisa tingkatkan lagi. Apalagi kalau setiap kabupaten/kota bisa kirim tiga hingga empat ribuan setahun," ujarnya.
Baca juga: KP2MI bantu pemulangan jenazah PMI korban penembakan di Malaysia
