Makassar (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia H Abdul Kadir Karding mengatakan, untuk menekan kasus penipuan pekerja migran, maka perlu dilakukan kampanye masif tentang prosedur resmi bekerja ke luar negeri.
"Kalau mereka tahu prosedur yang tepat ke luar negeri, mereka tidak mudah diiming-iming oknum yang tidak bertanggung jawab yang kerap menawarkan kemudahan," kata Abdul Kadir di sela kunjungan kerjanya di Balai Besar Pendidikan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Rabu.
Kampanye masif itu, lanjut dia, harus dilakukan di desa-desa potensial yang banyak berminat bekerja di luar negeri.
Selain melakukan kampanye masif, langkah berikutnya memberikan layanan administrasi untuk keluar negeri dengan cepat dan tanpa pungutan liar (pungli).
Baca juga: Kementerian P2MI fasilitasi 2.837 PMI mudik Lebaran 2025
Abdul Kadir menyatakan, pelayanan yang baik dan bebas pungli itu untuk bersaing dengan praktik nakal para calo yang bergerak cepat, karena tidak perlu mengurus kontrak kerja, BPJS, dan visa kerja.
Sebelumnya, ia menyampaikan bahwa di Arab Saudi terdapat 194 ribu pekerja migran tidak terdata, hal itu sangat berbahaya. Alasannya, jika tidak terdata maka apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sulit menemukan alamatnya.
Kondisi tersebut berbeda jauh, jika pekerja migran itu terdata dan legal masuk ke suatu negara untuk bekerja. "Tenaga kerja legal yang dikirim ke luar negeri itu sudah dibekali keterampilan, dan gajinya jauh lebih besar," katanya.
Kemudian setelah pulang ke Tanah Air, lanjut Menteri P2MI, mereka akan bekerja sesuai bidangnya, karena sudah mendapatkan pengalaman dan tambahan keterampilan di luar negeri tempatnya bekerja.
Baca juga: Repatriasi korban "online scam" tak boleh jadi akhir pelindungan
