Lebak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten memfokuskan penanganan prevalensi stunting atau kekerdilan yang dialami anak-anak dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
"Kami bersinergi penanganan prevalensi stunting dilakukan secara bersama-sama," kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lebak, Tuti Nurasiah di Lebak, Selasa.
Penanganan stunting di Kabupaten Lebak relatif baik dan antar OPD juga berjalan saling berkoordinasi, termasuk kementerian, BUMN , lembaga, pengusaha hingga perusahaan swasta.
Sebab penanganan stunting itu tidak bisa dikerjakan oleh satu OPD saja, tetapi semua harus terlibat sesuai tugas dan fungsinya.
Baca juga: Pemkab Lebak tetap prioritaskan penanganan stunting
Saat ini, kata dia, jumlah angka stunting di Kabupaten Lebak awal 2025 berdasarkan data Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPP-GBM) tercatat sebanyak 4.580 anak.
Menurut dia, penyebab stunting itu berbagai faktor antara lain lilitan ekonomi yang menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat sehingga tidak bisa memenuhi asupan gizi yang baik.
Penyebab lainnya karena pernikahan dini, anak banyak, kondisi lingkungan kumuh dan tidak memiliki infrastruktur sarana air bersih serta sanitasi.
Dengan demikian, penanganan stunting harus terkoordinasi dengan semua OPD yang terkait dan bekerja saling mendukung.
Misalnya, kata dia, untuk memenuhi ketersediaan pangan tentunya ditangani Dinas Ketahanan Pangan maupun Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan, sedangkan kesehatan ditangani Dinas Kesehatan.
Begitu juga untuk penyediaan air bersih dan rumah tidak layak huni dan jalan lingkungan dilakukan Dinas PUPR dan Dinas Permukiman.
Baca juga: Perusahaan ritel bantu turunkan stunting di 24 kabupaten-kota
Untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM,Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.Sedangkan untuk pendidikan ditangani Dinas Pendidikan setempat.
"Semua yang tergabung dalam OPD itu dapat bekerja dan saling mendukung sesuai dengan bidangnya untuk penanganan stunting," katanya menjelaskan.
Ia mengatakan, pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi menjalankan "zero new stunting" atau terbebas dari stunting agar anak-anak bangsa tumbuh sehat dan cerdas guna mempersiapkan generasi emas 2045.
Menurut ia, selama ini penanganan prevalensi stunting dengan dua strategi, yakni pertama dilakukan kuratif dan kedua preventif (pencegahan).
Untuk penanganan kuratif, di antaranya melakukan intervensi dalam 1.000 (hari pertama kelahiran) mulai dari kehamilan 275 hari sampai dengan 730 hari kelahiran.Selanjutnya, balita di atas dua tahun diwajibkan mendapat pelayanan posyandu agar terpantau tumbuh kembang kondisi balita.
Baca juga: Tangani stunting, Pemkot Tangerang siapkan tambahan RS rujukan
Balita dilakukan pemantauan sesuai dengan usia, termasuk berat badan dan tinggi badan, juga pemberian makanan tambahan.
Strategi kedua dilakukan intervensi dari hulu mulai remaja khususnya pelajar sekolah dengan pemberian tablet tambah darah (TTD).
Begitu juga kalangan remaja yang hendak menikah wajib terdaftar pada aplikasi elsimil BKKBN, sehingga mendapatkan pembekalan dan edukasi bagaimana nantinya menikah hingga reproduksi aman.
Mereka ibu hamil pasangan muda wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan ke tenaga medis, seperti dokter, bidan, dan perawat di puskesmas setempat serta jika mengalami kekurangan energi kronik (KEK) dipastikan mendapatkan TTD agar melahirkan bayi tidak stunting.
Bagi pasangan usia subur (PUS) agar menjadi peserta KB guna membatasi jarak kelahiran anak serta masyarakat dengan tidak menikahkan putra-putri mereka pada usia anak.
"Kami yakin jika dua strategi penanganan itu berjalan dipastikan Lebak terbebas dari anak stunting," katanya.
Baca juga: Bupati Tangerang komitmen tangani permasalahan stunting dan TBC
