Komisi V DPRD Banten hadiri Mukerda MUI Banten 2024

Serang (ANTARA) - Komisi V DPRD Banten yang diwakili oleh H. Muhsinin bersama Sehat Ganda Mungkur menghadiri Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) ke-IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten bertempat di Pondok Pesantren Al Mubarok Kota Serang pada Kamis, (21/11).

Turut hadir Pj Sekda Provinsi Banten Usman Assidiqi Kohara, Ketua MUI Pusat, Ketua MUI Provinsi Banten, Forkopimda, Rektor UIN SMH Banten, Rektor Untirta, Ketua MUI Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten, perwakilan Ormas Islam tingkat Provinsi Banten beserta para jajarannya dan tamu undangan lainnya.

Mukerda IV MUI Provinsi Banten Tahun 2024 ini bertemakan "Optimalisasi Peran MUI Provinsi Banten sebagai Perekat Bangsa dalam Mendukung Pilkada 2024 yang Aman, Damai, dan Bermartabat".

Disampaikan oleh Ketua Umum MUI Provinsi Banten KH. A. Bazari Syam bahwa dalam membangun bangsa yang baik seluruh stakeholder dari berbagai elemen harus bersinergi agar cita-cita tersebut dapat terwujud.

"Peran MUI sebagai perekat bangsa ini tidak mudah, perlu didiskusikan dan dikaji untuk menyusun program-program, kemudian kesolidan antara pemerintah, organisasi, masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya juga merupakan keharusan, dan ini perlu adanya perekat agar terwujud," ujarnya.

Baca juga: MUI Banten ajak ulama jadi penyejuk jelang Pilkada 2024

Dalam menanggapi hal tersebut, H. Muhsinin menuturkan bahwa MUI mempunyai peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun umat di Provinsi Banten.

"MUI memiliki fungsi untuk mengawal dan mendampingi pemerintah dalam rangka membangun umat terutama umat Islam di Provinsi Banten yang agamis, harmonis, dan bermartabat," tuturnya.

Ia juga berharap program Mukerda IV MUI Provinsi Banten dapat selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Banten ke depannya.

"Harapan kami program yang akan dijalankan oleh MUI nanti ke depannya dapat selaras dengan kebijakan pemerintah serta visi dan misi Provinsi Banten," katanya.

Baca juga: Pemkot Tangerang gandeng MUI edukasi masyarakat terkait bahaya narkoba