Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melakukan evaluasi pengendalian inflasi daerah sebagai upaya stabilitas harga.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Serang Rudy Suhartanto, di Serang, Jumat, mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Serang diminta untuk menjaga stabilitas inflasi, sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat tetap stabil.
“Rakor TPID ini kita evaluasi jangan sampai inflasi naik, inflasinya bagaimana harus stabil supaya masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya tetap aman," ujarnya.
Ia mengatakan sumber utama inflasi disebabkan oleh adanya peningkatan harga komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai, sementara penahan inflasi seperti beras, telur ayam ras dan minyak goreng.
Baca juga: Catat, harga cabai di Pasar Induk Rau Kota Serang turun
Menghadapi permasalahan tersebut, diharap TPID Kabupaten Serang bersama Bank Indonesia menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga serta meningkatkan efektivitas komunikasi bersama instansi terkait.
"Kami juga memastikan situasi dan kondisi stok produksi, distribusi dan konsumen serta dari sisi konsumen untuk menjamin, memastikan distribusi kebutuhan masyarakat berupa sembako tidak terganggu," terangnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Febrian Ripera mengatakan berdasarkan yang disampaikan perwakilan BI Banten dan BPS Kabupaten Serang untuk inflasi kondisinya aman karena memang tidak berkaitan dengan momen hari besar keagamaan.
“Kecuali mungkin di bulan Ramadan dan Idul Fitri itu sudah pasti ada kenaikan," ujarnya.
Sedangkan yang perlu diantisipasi, kata Febrian, kemungkinan ada gejolak banyaknya kenaikan harga pangan pada triwulan empat karena ada beberapa komoditas yang memang selalu naik contohnya bawang merah, cabai rawit, dan telur ayam ras.
“Jadi ada beberapa komunitas yang berulang naik harga nya, tetapi tidak naik di bulan ini kemungkinan di triwulan 1, 2 dan mungkin triwulan 4," katanya.
Menurutnya, ada beberapa poin permasalahan ke depan untuk minyak goreng dan pupuk ada isu dari pusat bahwa akan ada kenaikan. Kenaikan bisa menimbulkan gejolak di tingkat distributor dan produsen agar jangan sampai nanti ada penimbunan.
Kemudian untuk pupuk juga perlu diwaspadai karena dikhawatirkan adanya kelangkaan yang dialami saat ini oleh para produsen.
“Maka perlu ada antisipasi. Jadi ada peluang rapat berikutnya lebih khusus dengan pihak pemerintah dan pihak Diskoperindag dan Bulog untuk menangani dua permasalahan minyak goreng dan pupuk," ucapnya.
Baca juga: Pemprov Banten kendalikan inflasi di sektor pangan
Adapun untuk komoditas lain, Febrian memastikan masih dalam kondisi aman. Hanya saja di kesempatan ini lebih menegaskan untuk perencanaan yang sudah dibuat pada 2022, 2023, dan 2024.
“Ada tiga tahun berturut-turut untuk target penanganan inflasi oleh OPD, lebih kita pertajam lagi karena untuk 2024 seharusnya target sampai di triwulan 4 paling tidak sudah terpenuhi 80 persen,” ujarnya.
Kemudian untuk 2025, pihaknya akan membuat target baru dan perencanaan baru untuk tiga tahun ke depan yakni 2025, 2026, dan 2027 yang perlu dipertajam dan diselesaikan pada triwulan 4. Sehingga OPD-OPD dari target kinerja yang lama di evaluasi kembali yang bisa terpenuhi atau memang kurang.
“Kalau kurang target kita tidak tambah lagi, tetapi kalau terpenuhi harusnya nanti tambah lagi untuk target penanganan inflasinya,” katanya.
Baca juga: Pemprov pantau komoditas pasar meski angka inflasi Banten terkendali
