Soal muktamar tandingan, ormas sayap PKB minta polisi tak terbitkan izin

Jakarta (ANTARA) - Organisasi kemasyarakatan (ormas) sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), meminta aparat kepolisian tak memberikan izin terhadap acara muktamar tandingan di awal September 2024.
 
Bendahara Umum Garda Bangsa Rano Alfath di Kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa acara Muktamar PKB selain yang digelar pada 24-25 Agustus 2024 adalah kegiatan yang ilegal.

Oleh karena itu, dia meminta kepolisian untuk menindak tegas pihak-pihak yang mengatasnamakan PKB itu.
 
"Kalau sampai ada kegiatan mengatasnamakan PKB, mohon kiranya dibubarkan," kata Rano.
 
Namun, jika kepolisian atau aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan, dia memastikan jajaran Garda Bangsa akan melakukan pembubaran terhadap muktamar tandingan itu.

Baca juga: Kata Cak Imin, PKB harus jadi partai mandiri
 
Sementara itu, Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan mengatakan bahwa organisasinya itu menjadi garda depan untuk membela PKB, sesuai dengan Muktamar PKB yang telah sah digelar beberapa waktu lalu di Bali.
 
Saat muktamar di pulau dewata itu, menurut dia, Garda Bangsa telah bekerja sama dengan aparat kepolisian serta pecalang (petugas keamanan tradisional di Bali) untuk mengamankan jalannya muktamar.
 
Tommy mengatakan bahwa kerja sama dengan kepolisian akan terus berlanjut untuk juga menghadapi potensi oknum-oknum yang bakal menggelar muktamar tandingan.
 
"Muktamirin telah sepakat untuk mengamanahkan Gus Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Suro Partai Kebangkitan Bangsa yang sah yang sesuai dengan AD/RT dan juga sesuai dengan konstitusi," kata Tommy.

Baca juga: Ini pasangan calon yang didukung PKB untuk Pilkada Tangerang
 
Sebelumnya, mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy mengatakan bahwa muktamar ulang pada 2-3 September di Jakarta akan mengundang Presiden RI Joko Widodo.
 
"Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), dan nanti ditutup oleh Presiden," kata Lukman di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (27/8).
 
Muktamar di Jakarta itu, menurut dia, akan mendorong calon Ketua Umum PKB selain Muhaimin Iskandar yang telah menjabat sekitar 20 tahun.
 
"Nanti kami akan dorong sebanyak-banyaknya calon ketua umum yang kemudian akan dipilih secara demokratis di muktamar. Tokohnya banyak, tokoh-tokoh terbaik PKB, tokoh-tokoh terbaik NU, baik yang sudah beredar selama ini, misalnya ada Khofifah, ada Yenny Wahid, ada Saifullah Yusuf," kata Lukman.

Baca juga: Kembalikan PKB ke NU, PBNU bakal bentuk pansus