Pemkot Tangerang Bangun 4.953 Rumah Layak Huni 

Kota Tangerang (Antaranews Banten) - Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten telah membangun 4.953 unit rumah layak huni hingga akhir 2017, melalui program bedah rumah.

"Tahun ini kita menargetkan membangun 1.000 unit sehingga sampai akhir 2018 pembangunan rumah layak huni mencapai 5.953 unit," kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Tangerang Dafyar Eliadi di Tangerang, Jumat.

Pembangunan rumah layak huni dilakukan sejak tahun 2014 tersebar di 13 Kecamatan, dan akan terus dilaskanakan guna mewujudkan kota layak huni dengan tempat tinggal yang aman dan nyaman.

Ia menjelaskan, pada pembangunan rumah layak huni pada 2014 sebanyak 63 unit,  2015 sebanyak 1.107 unit, 2016 dibangun 1.451 unit dan 2017 mencapai 2.314 unit.

Pembangunan rumah layak huni  akan terus dilanjutkan. Pada 2018 sasarannya 1.000 unit rumah yang telah didata oleh petugas lapangan dan masuk dalam kategori tidak layak huni.

Dafyar mengungkapkan, program bedah rumah atau pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tangerang dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang berada di setiap kelurahan sangat efektif.

Karena, warga diajak peduli terhadap lingkungannya dan membantu proses pembangunan rumah layak huni secara gotong royong. Anggaran yang telah dialokasikan Pemkot, diberikan kepada BKM untuk diolah dalam pembangunan.

Sinergisitas yang dibangun tersebut, bagian dari representatif gerakan Tangerang Ayo yang mengajak peran aktif masyarakat dalam membangun kota. "Jadi, kita libatkan BKM dan ini sangat efektif karena warga terlibat langsung dalam pembangunan serta perencanaan untuk menata lingkungannya masing - masing," tegasnya.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi Budaeri mengatakan, masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan kota. Program yang telah disusun, tak akan berjalan jika tidak memiliki dukungan dari warga.

Oleh karenanya, seluruh besar program pemerintah yang dibuat selalu melibatkan peran serta masyarakat dari tingkat RT dan RW. Tujuannya adalah, fasilitas yang sudah dibangun dapat dijaga bersama sebab dana yang digunakan berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga.

Masalah banjir dan genangan misalnya, Pemkot mengajak warga untuk ikut serta dalam pembangunan saluran air dan mengkampanyekan gerakan hidup bersih dengan tak membuang sampah sembarangan.

Lalu penataan lingkungan dengan penghijauan hingga pembuatan biopori jumbo. Tujuannya, hunian warga bebas dari masalah lingkungan seperti sampah, genangan hingga kerusakan. BKM dilibatkan untuk membantu pemerintah dalam pembangunan di wilayah dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

"Dukungan kelompok keswadayaan dapat mempercepat proses pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan tersebut tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat," lanjutnya.