Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan Program Gebyar Stunting, Kemiskinan Ekstrem, dan Inflasi (Gebyar Klasik) tahap II untuk kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
"Program Gebyar Klasik itu bukti nyata pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat," kata Penjabat Bupati Lebak Iwan Kurniawan saat peluncuran Program Gebyar Klasik tahap II yang berlokasi di Kecamatan Warunggunung di Lebak, Kamis.
Pemerintah daerah berkolaborasi dengan menerima bantuan dari 18 organisasi perangkat daerah (OPD), pengusaha, perbankan, Kantor Pos, dan program tanggung jawab sosial swasta untuk penanganan stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrem.
Bantuan yang diterima pemerintah daerah itu, antara lain berupa kegiatan sarana infrastruktur dan program pembangunan, penyaluran benih ikan, padi, bantuan uang, serta pemberian makanan tambahan.
Tahap pertama program tersebut pada Mei 2024 dengan lokus penanganan stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrem di 10 desa di enam kecamatan di daerah itu, sedangkan tahap kedua pada Juli ini dengan lokus di 24 desa di lima kecamatan.
Baca juga: Pemkab Lebak kolaborasi dengan OPD gelar Gebyar KLASIK
Baca juga: Pemkab Lebak kolaborasi dengan OPD gelar Gebyar KLASIK
Ia menyebut pelaksanaan program itu pada tahap pertama dan kedua berhasil menurunkan kasus prevalensi stunting dari 4,8 menjadi 4,07 persen atau 4.452 orang dari jumlah balita 109.498 orang.
Selain itu itu, inflasi menurun dari Januari 2024 sebesar 4,14 persen pada Juni 2024 menjadi 1,37 persen, sedangkan angka kemiskinan ekstrem turun dari 2,17 menjadi 1, 79 persen.
Ia mengatakan pemerintah daerah juga akan melaksanakan Program Gebyar Klasik tersebut pada Desember mendatang.
"Kami menilai Program Gebyar Klasik dapat menurunkan stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrem berkat adanya kolaborasi dan sinergitas itu," katanya.
Ia mengatakan pemerintah daerah memiliki regulasi untuk penanganan stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrem itu dengan melibatkan kolaborasi OPD terkait dengan masing-masing tugas dan fungsi.
Misalnya, kata dia, Dinas Perikanan dengan menyalurkan bantuan sarana alat tangkap ikan laut dan bantuan benih untuk budi daya ikan tawar, Dinas Pertanian menyalurkan benih padi, program pompanisasi, serta bantuan tanaman perkebunan.
Baca juga: Kemenkes optimistis target penurunan stunting 14 persen tahun ini tercapai
Selain itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan telur kepada masyarakat untuk peningkatan gizi dan dengan OPD lainnya, seperti membangun sarana air bersih dan sanitasi yang memadai serta perbaikan rumah tidak layak huni melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Semua OPD juga pengusaha dan swasta berjalan dengan baik dan saling bekerja untuk mengatasi stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrem," katanya.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Winda Triana mengatakan pihaknya fokus meningkatkan pendapatan ekonomi untuk mengatasi stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrem dengan memberikan sarana alat tangkap delapan paket, seperti kapal dan jaring. Sebanyak delapan paket sarana alat tangkap itu diberikan kepada delapan kelompok usaha bersama (KUB) nelayan.
Selain itu, bantuan sarana budi daya ikan dan sarana pembesaran serta unit pembenihan rakyat.
"Bantuan itu agar tingkat pendapatan ekonomi mereka meningkat sehingga dipastikan dapat mewujudkan kesejahteraan," kata dia.
"Bantuan itu agar tingkat pendapatan ekonomi mereka meningkat sehingga dipastikan dapat mewujudkan kesejahteraan," kata dia.
Sahroni (50), seorang disabilitas warga Warunggunung, mengaku senang menerima bantuan dari pemerintah daerah Rp6 juta pada kegiatan Program Gebyar Klasik.
"Bantuan uang itu nantinya untuk keperluan makan sehari-hari," kata dia.
Dalam kegiatan Program Gebyar Klasik, pemerintah daerah bersama pengusaha dan swasta menyalurkan bantuan kepada orang tua yang memiliki anak stunting dan disabilitas, berupa uang, makanan, dan imunisasi.
Baca juga: Mahasiswa Untirta KKM di Lebak, kembangkan inovasi pembangunan desa
Baca juga: Mahasiswa Untirta KKM di Lebak, kembangkan inovasi pembangunan desa