Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu II, ini komentar Sri Mulyani

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu)  Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penunjukan Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II bertujuan untuk mempermudah koordinasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.

“Memang fokusnya Tommy akan ikut dalam penyusunan RAPBN 2025. Ini dalam tahap penyusunan berdasarkan yang sudah dibahas dengan DPR kemarin. Dengan masuknya Tommy dalam kabinet akan membuat seluruh komunikasi jauh lebih mudah,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Menkeu menjelaskan, Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran untuk penyusunan RAPBN 2025 selama tiga bulan terakhir, termasuk dengan Tommy sebagai anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Namun, koordinasi sebelumnya selalu dilakukan dengan mengadakan pertemuan khusus antara kedua pihak. Dengan bergabungnya Tommy dalam jajaran Kementerian Keuangan, diharapkan proses koordinasi penyusunan RAPBN 2025 dapat terjalin dengan lebih baik.

“Apakah masuknya Tommy karena ada hubungan yang tidak bagus dengan tim transisi? Tidak, selama ini bagus. Tapi, karena Tommy kini di dalam kabinet, jadi tidak perlu ada pertemuan khusus, sehingga penyusunan APBN di Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus menjadi lebih mudah,” kata Menkeu.

Baca juga: Semester I-2024, APBN defisit Rp77,3 triliun

Bendahara Negara itu memastikan telah menyampaikan seluruh hasil pembahasan RAPBN 2025 bersama Komisi XI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Dalam proses politiknya, saya laporkan ke Presiden Jokowi dan presiden terpilih. Pak Prabowo sangat memahami proses penyusunan anggaran ini dan sangat mendukungnya,” kata Sri Mulyani.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), Kementerian Keuangan bersama DPR menyepakati asumsi makro dengan rincian sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen, laju inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75-85 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1,003-1,047 juta barel setara minyak per hari.

Sementara pendapatan negara ditargetkan dalam rentang 12,30-12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), belanja negara 14,59-15,18 persen terhadap PDB, serta defisit 2,29-2,82 persen.

Baca juga: Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran temui Menkeu Sri Mulyani