Rangkasbitung (ANTARA) -
Realisasi angka pravalensi stunting atau kekerdilan yang dialami anak bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Lebak pada 2024 terealisasi 4,07 persen dari jumlah balita 109.498 anak atau di bawah 14 persen.
"Kita patut mengapresiasi karena mampu mengatasi stunting di bawah target 14 persen sesuai harapan Presiden Jokowi Widodo," kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak Tuti Nurasiah saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, Rabu.
Berdasarkan hasil intervensi serentak pada Juni 2024 terhadap balita di Kabupaten Lebak sebanyak 109.498 orang terealisasi sekitar 4,07 persen atau 4.452 balita teridentifikasi stunting, sedangkan akhir tahun 2023 sekitar 4,8 persen.
Data stunting 4,07 persen 2024 di daerah itu sudah diinput ke aplikasi elektronik -Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM).
Dengan demikian, data stunting itu tentu cukup valid karena berdasarkan "by name by adres" sesuai nama dan alamatnya.
Baca juga: Pemkab Lebak ajak masyarakat cegah pernikahan dini
Pelaksanaan intervensi itu dipusatkan di posyandu masing-masing secara kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), stokholder, perusahaan swasta, BUMN dan berbagai elemen masyarakat.
Dimana intervensi itu diantaranya penimbangan dan pengukuran balita juga pemeriksaan kesehatan ibu hamil.
Dalam intervensi itu jika diketahui balita stunting maka dilakukan penguatan intervensi yang lebih baik agar mereka terbebas dari tengkes.
Begitu juga jika ibu hamil mengalami kekurangan energi kronik (KEK) maka dilakukan pemberian tambah tablet darah (TTD) agar tidak melahirkan kasus stunting baru.
"Kami terus mengoptimalkan kolaborasi untuk mengatasi stunting, sehingga dapat melahirkan generasi Emas 2045," kata Tuti.
Baca juga: Balita terindikasi stunting dirawat ke rumah sakit gratis
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lebak Wahyu Hidayat mengatakan pemerintah daerah komitmen untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem serta inflasi guna mewujudkan masyarakat sejahtera.
Bahkan, pemerintah daerah menggelontorkan anggaran untuk penanganan stunting Rp148 miliar dan kemiskinan ekstrem sekitar Rp500 miliar.
Selama ini, anggaran untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lebak terjadi kekurangan, sehingga dibantu oleh dana alokasi khusus (DAK) juga adanya CSR dari perusahaan swasta maupun BUMN, dan TNI, Polri, Kejaksaan serta Pengadilan dengan program Bapak Asuh.
Baca juga: Tangani stunting, Pemkot Tangerang gandeng lima rumah sakit rujukan
Selama ini, program stunting dan kemiskinan berjalan baik di 18 OPD secara gotong royong, seperti Dinas Perkim tahun ini mengalokasikan pembangunan RTLH 150 rumah.
Saat ini, kata dia, jumlah balita yang positif stunting tahun 2024 sebanyak 4.452 anak dan kemiskinan ekstrem 1, 79 persen dari sebelumnya pada tahun 2022, berada pada angka 2,17 persen.
Pemerintah Kabupaten Lebak mampu mengendalikan inflasi pada Januari 2024 dari 4,14 persen menurun pada Mei menjadi 2,1 persen.
Dari 2,1 persen itu kembali menurun pada Juni 2024 menjadi 1,37 persen.
"Kita bersyukur nilai inflasi di Lebak berhasil dikendalikan di bawah nasional 2,51 persen juga di bawah provinsi 2,49 persen," kata Wahyu.
Baca juga: ASN Tangerang diajak jadi "Bapak Asuh" intervensi pencegahan stunting
