Cegah stunting, Pemprov Banten optimalkan peran PKK

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten mengoptimalkan peran Tim Penggerak PKK Provinsi Banten melalui program ibu asuh dan aplikasi e-dasawisma untuk mencegah dan menangani stunting.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan pencegahan dan penanganan stunting perlu dilakukan secara konstan. Semua pihak bisa saling melengkapi dan berperan dalam pencegahan dan penanganan stunting.

"Sangat penting untuk menyelesaikan stunting karena anak-anak harapan bangsa di masa depan," kata Al Muktabar saat membuka Rapat Koordinasi Administrasi e-dasawisma se-Provinsi Banten dan Launching Ibu Asuh Menuju Keluarga Bebas Stunting TP PKK Provinsi Banten di Ruang Rapat Gedung Negara Provinsi Banten Jl Brigjen KH Tb Syam’un Nomor 5 Kota Serang, Selasa.

“PKK sudah berjalan aktif. Hadir hingga tingkat keluarga. Apresiasi atas kinerja yang telah dilaksanakan,” kata Al Muktabar.

Baca juga: Empat balita di Badui ditemukan berstatus stunting

Menurut dia, PKK telah membentuk instrumen berupa aplikasi dalam penanganan stunting. Melalui aplikasi itu penanganan stunting bisa fokus dan tepat sasaran karena menggunakan data yang by name by address.

“Stunting sangat penting untuk kita selesaikan, karena anak-anak harapan kita di masa depan,” ujarnya.

Al Muktabar optimistis prevalensi stunting di Provinsi Banten bisa melampaui target nasional atau di bawah 14 persen. Terlebih untuk anak-anak stunting yang memiliki penyakit bawaan bisa dirawat di rumah sakit.

Dia juga menyarankan para kader PKK dan posyandu untuk memasukkan data-data baru sehingga penanganan stunting dan gizi buruk semakin komprehensif. Terlebih fokus pembiayaan dan program di Pemprov Banten cukup terutama di Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Baca juga: Pemkab Lebak optimistis terbebas dari stunting tahun ini

Menurut dia, ada pembiayaan juga dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang disalurkan melalui puskesmas. Dalam sepekan puskesmas melakukan aktivitas penanganan dan pencegahan stunting selama tiga hari. Dia menyarankan provinsi dan kabupaten/kota untuk mengisi waktu lain di luar kegiatan Kemenkes.

“Stunting harus ditangani setiap hari. Penanganan stunting dilakukan secara konstan,” katanya.

Pj Ketua TP PKK Provinsi Banten Tine Al Muktabar mengatakan, dengan aplikasi e-dasawisma, penanganan stunting di Provinsi Banten memiliki basis data yang kuat. Penanganan dengan melakukan pemantauan anak-anak di bawah dua tahun, serta mengawal tumbuh kembang anak 0-6 tahun.

“Usia 0-6 tahun momentum penting tumbuh kembang anak. Salah satu pengganggunya adalah stunting. Kita fokus dalam menangani dan mencegah stunting baru,”ucapnya.

Baca juga: Tekan prevalensi stunting, Pemkab Lebak gulirkan Program B2SA

Menurut Tine, TP PKK Provinsi Banten telah meng-update aplikasi e-dasawisma atau versi terbaru. Pada versi terbaru ini anak-anak sudah yang pulih dari stunting tidak hanya dinyatakan pulih saja, tetapi proses pulihnya juga.

“Pada versi baru ini proses penanganannya juga dilaporkan. Kualitas dari aplikasi ditingkatkan,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Aan Muawanah mengatakan PKK menjadi ujung tombak dalam penanganan stunting, mulai dari tingkat dasawisma, desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

“PKK merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi masyarakat sebagai fasilitator, perencana, dan penggerak sesuai jenjang untuk tugas dan perannya,” kata dia.
 
Baca juga: Bapanas sasar 1,4 juta keluarga rawan stunting termasuk di Banten