Gubernur Banten tekankan pelayanan birokrasi usai cuti Lebaran

Serang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar kembali menekankan pentingnya pelayanan birokrasi bagi masyarakat usai cuti lebaran, karena birokrasi menjadi salah satu penjuru dalam memberikan pelayanan tersebut guna mendorong pencapaian target kinerja pembangunan.

"Aparatur atau yang sering kita kenal birokrasi menjadi terdepan mengimplementasikan mandat rakyat, mandat rakyat itu dituangkan pada APBD. Karena di situ pemerintahan daerah memformulasikan itu untuk sebesar-besarnya dipersembahkan kepada masyarakat," kata Al Muktabar pada acara Halal Bihalal ASN Pemprov Banten di Serang, Kamis.

Al Muktabar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Banten terus menggiatkan dan berkonsentrasi pada pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta pelayanan dasar lainnya.

Baca juga: Gubernur Banten keluarkan SE penyesuaian sistem kerja usai Lebaran

Selain itu, katanya, Pemprov Banten secara tematik berkonsentrasi pada penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrem, menumbuhkan investasi daerah, serta mendorong digitalisasi pemerintahan.

"Semua hal ini juru implementasinya birokrasi berada di depan untuk melaksanakan itu, tanggungjawab birokrasi itu besar. Dalam rangka kita menggiatkan tersebut SDM aparatur harus mampu dan kuat, karena kita akan memiliki target 'output' SDM secara menyeluruh," katanya.

Lebih lanjut, Al Muktabar juga mengatakan, saat ini pemerintah memiliki target 2045 untuk mewujudkan Indonesia Emas. Sehingga diperlukan penguatan konsep dalam mendorong peningkatan kapasitas kemampuan SDM.

"Itu penting, maka kita membutuhkan pemanfaatan kolaborasi atau pentahelix untuk mencapai target tersebut, dengan panduan birokrasi pencapaian dan terus kita jelaskan bahwa itu kita persembahkan kepada masyarakat," katanya.

Pada kesempatan itu Al Muktabar beserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten melakukan Halal Bi Halal atau bersalaman bersama seluruh pegawai di jajaran Pemprov Banten.

Baca juga: Gubernur Banten serahkan SK PPPK bagi 489 guru