Serang (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang pastikan program bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bersamaan dengan momentum Pemilu 2024 tidak dipolitisasi atau kampanye politik pihak tertentu.
Kepala Dinas Sosial Kota Serang Toyalis, di Serang, Banten, Senin, mengatakan program dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang disalurkan untuk masyarakat miskin sangat rentan dipolitisasi untuk kepentingan Pemilu 2024.
"Program bansos yang masuk ke Kota Serang ada dua program yaitu dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka kita pastikan program bansos ini tidak dipolitisasi," katanya.
Baca juga: Catat, KPU Kota Serang larang knalpot brong saat kampanye terbuka
Bansos dari pemerintah pusat yaitu salah satunya program keluarga harapan (PKH) yang disalurkan tiga bulan sekali dan dari pemerintah provinsi yaitu program Jamsosratu. Sedangkan program bansos dari Pemerintah Kota Serang tidak ada.
"Saya hanya mendapatkan tembusan bahwa ada bantuan untuk masyarakat miskin di Kota Serang dari pusat maupun provinsi," katanya.
Meskipun demikian, kata Toyalis, ia mengaku sudah memberikan himbauan kepada bawahannya ketika ada penyaluran bansos dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi di wilayah Kota Serang jangan sampai dipolitisasi untuk kepentingan parpol maupun kepentingan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
"Saya sudah sampaikan, sudah panggil kepala bidangnya yang memang mereka itu ada di bidang fakir miskin. Di sana semua relawan baik Jamsosratu maupun PKH ada di bidang fakir miskin. Sehingga kami sarankan ke kabidnya tolong kalau nanti misalnya ada bantuan entah dari provinsi atau pusat jangan sampai itu dipolitisasi untuk kepentingan partai atau Pilpres," katanya.
Baca juga: KPU Kota Serang tetapkan lokasi kampanye terbuka lewat sistem blok
Dikatakan Toyalis, apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinsos Kota Serang yang turut serta mempolitisasi program bansos akan langsung menegur ASN tersebut.
"Saya tegur kalo ASN, tapi sejauh ini memang tidak ada temuan," tuturnya.
Toyalis menambahkan, Dinsos Kota Serang hanya diminta data masyarakat yang kurang mampu baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Sementara itu, ketua Bawaslu Kota Serang Agus Aan Hermawan mengaku sudah menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. Namun ia tidak menghimbau secara spesifik tentang larangan politisasi bansos.
"Kita sudah menghimbau secara keseluruhan, tapi tidak spesifik kepada Bansos," katanya.
Apabila terjadi politisasi bansos oleh pihak-pihak tertentu pihaknya akan langsung melakukan penindakan bersama Gakkumdu terkait aturan apa yang dilanggar.
"Kami juga meminta warga apabila terjadi politisasi bansos untuk segera melaporkannya ke Bawaslu Kota Serang," katanya.
Baca juga: Sekda Kota Tangerang ingatkan ASN tidak jadi tim sukses pemilu
