Lebak (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menerjunkan 3.268 relawan tim pendamping keluarga (TPK) untuk mengatasi stunting di daerah itu guna menyiapkan generasi emas 2045.
"Ribuan relawan itu dibagi menjadi 1.608 kelompok terdiri atas petugas KB, petugas bidan dan kader PKK," kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak Hj Tuti Nurasiah di Lebak, Rabu.
Relawan TPK itu tersebar di 345 desa dan kelurahan di 28 kecamatan di Kabupaten Lebak untuk menangani stunting serta pencegahannya.
Baca juga: BKKBN komitmen percepatan penurunan stunting 14 persen pada 2024
Selama ini, kata dia, kinerja relawan TPK patut diapresiasi karena mampu menurunkan pravalensi stunting dari sebelumnya 4.618 kasus, pada tahun 2023 menjadi 3.736 kasus.
Pada 2024, jumlah pravalensi stunting ditargetkan terus menurun hingga terwujud 14 persen sesuai harapan Presiden Joko Widodo.
Selain itu, jumlah keluarga risiko stunting (KRS) di daerah ini menurun dari sebelumnya sebanyak 226.633 kepala keluarga (KK) menjadi 78.084 KK pada Oktober 2023.
"Kami menilai keberhasilan penanganan stunting dan pencegahannya, karena kerja keras relawan TPK di lapangan," kata Tuti.
Menurut dia, para relawan TPK memiliki tanggung jawab 250 KK per desa, namun diprioritaskan penanganan berbagai bidang sesuai kebutuhan keluarga, di antaranya pencatatan calon pengantin, ibu hamil, pasca ibu hamil, pengukuran tubuh badan, pembagian makanan, dapur sehat, dan pemeriksaan balita.
Baca juga: Prevalensi stuting di Tangerang di bawah target nasional
Para relawan TPK itu setelah melakukan penanganan stunting di tingkat desa/kelurahan dan kemudian melaporkan kepada tim koordinasi penanganan stunting tingkat kecamatan masing-masing.
Pelaporan ke tingkat kecamatan itu menggunakan aplikasi handphone android dan selanjutnya di tingkat kecamatan dilaporkan kembali ke tingkat kabupaten.
Para relawan TPK tersebut mendapatkan honor masing-masing Rp100 ribu dan biaya operasional Rp120 ribu per orang. "Semua relawan TPK itu bekerja sesuai kebutuhan keluarga yang ada di desa dan kelurahan setempat ," katanya.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen agar balita yang ada sekarang ini jangan sampai mengalami stunting. Sebab, stunting berdampak terhadap kemajuan bangsa, karena orang yang sudah positif stunting dipastikan memiliki keterlambatan cara berpikir, juga kecerdasan IQ sangat rendah.
Baca juga: Pemkot Serang targetkan penurunan stunting tembus 14 persen di 2024
Dengan demikian, pemerintah daerah mempersiapkan generasi unggul dan bisa bersaing di era globalisasi pada tahun emas 2045, sehingga balita sekarang harus terbebas dari stunting.
"Kami berharap relawan TPK bisa bekerja keras agar tidak ada lagi kasus baru stunting," katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Sangiang, Kabupaten Lebak Wawat Setiawati mengatakan pihaknya bersama tim relawan lainnya di desa ini berkeliling masuk kampung keluar kampung untuk mencatat calon pengantin juga ibu hamil dan dilaporkan ke tingkat kecamatan melalui aplikasi handphone android.
Saat ini, jumlah keluarga risiko stunting di wilayah itu sebanyak 147 orang dan anak yang tercatat positif stunting sebanyak 6 balita. "Kami memaksimalkan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan stunting agar keluarga risiko tidak menjadi stunting," katanya.
Baca juga: Keluarga risiko stunting di Lebak terima bantuan telur
