Perubahan sistem disebut Pemprov Banten kendala minimnya serapan anggaran

Serang (ANTARA) - Serapan anggaran sementara APBD Banten hingga triwulan III Tahun 2023 di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten, masih sangat rendah atau rata-rata masih di bawah 40 persen.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Provinsi Banten Rachmat Roegianto mengatakan, serapan pelaksanaan anggaran APBD Banten hingga triwulan III Tahun 2023 masih sangat kecil, yakni untuk belanja fisik baru mencapai 14 persen.

"Hambatan-nya karena perubahan mekanisme pengadaan dari sebelumnya yang sudah kita rancang menjadi e-katalog," kata Rachmat Roeegianto usai rapat evaluasi anggaran di DPRD Banten, di Serang, Selasa.

Ia mengatakan, penyesuaian terhadap mekanisme e-katalog juga terkendala pada pihak penyedia barang dan jasa yang sebelumnya dengan sistem lelang menjadi e-katalog, sehingga butuh penyesuaian.

"Kalau e-katalog kan diserahkan pada mekanisme pasar, beda dengan sistem tender. Kalau tender kan penyedia yang melakukan penawaran, kalau e-katalog penyedia yang kita tawar. Jadi sistemnya dibalik sekarang," katanya.

Baca juga: Serapan anggaran rendah, DPRD Banten pertanyakan kinerja OPD pemprov

Ia mengatakan, realisasi pembangunan fisik di Dinas Perkim baru sekitar 14 persen atau sekitar Rp14 miliar dari pagu anggaran Perkim pada APBD 2023 untuk fisik sekitar Rp521 miliar.

Sementara Kepala Dinas PUPR Banteb, Arlan Marzan mengatakan, kendala masih rendahnya serapan anggaran salah satu faktornya disebabkan adanya perubahan sistem dari sebelumnya sistem tender menjadi e katalog.

"Harusnya sampai bulan ini 50 persen. Mudah-mudahan masih ada waktu beberapa bulan ini bisa ke kejar," kata Arlan.

Ia mengatakan, dari pagu anggaran sebesar Rp1,1 triliun yang dikelola PUPR pada APBD Banten 2023, yang baru terealisasi sekitar 16 persen kurang lebih," kata Arlan.

Ketua Komisi IV DPRD Banten M Nizar mengatakan, masih rendahnya pelaksanaan anggaran untuk program-program fisi seperti pada OPD mitra komisi IV, maka pemanfaatan APBD Banten untuk pelayanan dasar pada masyarakat menjadi terhambat. Oleh karena itu, DPRD segera melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Pemprov Banten, salah satunya dengan meminta penjelasan kepada OPD-OPD di Pemprov Banten apa yang menjadi kendala rendahnya serapan anggaran ini.

"Hingga triwulan 3 ini di Dinas PUPR misalnya, dari anggaran Rp1,1 triliun, yang terealisasi 16,5 persen atau hanya Rp185 miliar. Jadi masih ada sekitar Rp921 miliar yang belum terealisasi. Sementara sekarang tinggal beberapa bulan lagi ke akhir tahun," kata Nizar.

Baca juga: BI Banten optimistis inflasi di Kabupaten Serang terus menurun