Tangerang, (Antara) - Pengamat Politik Univeristas Indonesia Arbi Sanit mengusulkan agar proses pencalonan kepala daerah diperketat guna mengantisipasi terjadinya dinasti politik.
"Kedepannya, Kemendagri bisa memperketat syarat pencalonan. Sehingga, dinasti politik bisa dicegah," kata Arbi Sanit dihubungi, Kamis.
Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan seleksi ketat kepada peserta pilkada meliputi integritas, kapabilitas dan visi misi berbasis trend pembangunan.
Sehingga, tiga hal tersebut dapat digunakan saat proses kampanye para calon dengan bentuk dialog dan terbuka dengan mengatakan tidak membangun dinasti.
"Kemendagri bisa melakukan seleksi ketat kepala daerah dengan meningkatkan syarat kepada setiap calon," tukasnya.
Dikatakan Arbi Sanit, dinasti politik bisa merusak sistem demokrasi. Bahkan, dinasti politik sangat berlawanan dengan sistem demokrasi saat ini bahkan bisa merusaknya.
Oleh karena itu, Arbi Sanit menegaskan, jika dinasti politik perlu dihilangkan karena jika dibiarkan akan menghancurkan sistem demokrasi yang ada saat ini.
"Dinasti dapat merusak tatanan demokrasi. Sebab, banyak hak yang dapat hilang dengan adanya dinasti tersebut," katanya.
Terkait Dinasti politik di Banten, Arbi Sanit menambahkan jika dirinya mencium hal tersebut dari proses berjalannya pilkada. Hal tersebut terbukti dengan ditangkapnya Tubagus Chaeri Wardana terkait suap Pilkada Lebak.
"Biasanya, membangun dinasti dengan meraih kursi kepala daerah, legislatif hingga menempatkan anggota keluarga pada tempat strategis," katanya.