Serang (ANTARABanten) - Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka mengentaskan kemiskinan harus lebih serius dalam menjalankan program, tidak hanya dipermukaan saja yang harus disentuh, tetapi juga sampai ke akar.
Berarti Kepala Dinas Sosial di kota dan kabupaten Banten yang selama ini memiliki kantong-kantong kemiskinan harus serius dalam menjalankan program untuk memerangi kemiskinan sampai ke akar.
"Pemda Banten mau tidak mau harus mengerahkan kemampuan. Apalagi amanat Gubernur Provinsi Banten saat peringatan hari ulang tahun ke-10 sudah jelas untuk memerangi persoalan kemiskinan," kata Direktur Utama Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Agung Notowiguno.
Dia mengatakan, Pemda Banten harus membuka akses keluarga miskin untuk mendapatkan akses usaha dan pekerjaan sehingga kemampuan mereka dalam memberikan penghasilan kepada keluarganya juga meningkat.
Agung mengatakan, PKPU telah melakukan pembinaan terhadap ibu-ibu keluarga miskin di Kabupaten Lebak Banten untuk menjadikan pengusaha-pengusaha mikro yang tangguh melalui fasilitas dana dari Bank Mandiri.
"Peran ibu-ibu dalam keluarga sangat besar dalam menopang kehidupan keluarga, mereka yang selama ini berdagang pisang goreng misalnya, apabila diberikan bantuan modal sedikit saja sudah sangat membantu untuk meningkatkan penghasilan keluarganya," ujar dia.
Pendekatan yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah memang berbeda dalam mengentaskan kemiskinan.
Pemerintah lebih berpegang kepada ukuran-ukuran kemiskinan yang dikeluarkan BPS yang secara garis besar dibagi dua makanan dan bukan makanan.
Kategori makanan untuk indikator harus mengkonsumsi di atas 2100 kilo kalori setiap hari per orang, sedangkan bukan makanan dilihat dari indikator kepemilikan rumah, sandang, akses pendidikan, dan akses kesehatan.
Pemda pun membuat program misalnya saja penyaluran beras miskin untuk memenuhi kategori makanan, serta program pendidikan dan kesehatan gratis untuk menghapuskan kriteria miskin untuk kategori bukan makanan.
Seperti dikemukakan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Pandeglang Anwar Fauzan pihaknya merencanakan untuk menyalurkan program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial pada tahun 2011 yang ditujukan bagi warga miskin di 15 kecamatan.
"Angka ini jauh lebih besar dibandingkan program serupa pada tahun 2010 yang baru menjangkau 10 kecamatan," ujar dia.
Pada 2010, Kabupaten Pandeglang mendapat alokasi dana PKH sebesar Rp22 miliar lebih untuk 17.300 kepala keluarga miskin di daerah itu.
Bantuan tersebur berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, yang penyalurannya dilakukan tiga tahap yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia persis seperti Bantuan Langsung Tunai.
Mengenai nilai bantuan, menurut dia, bervariasi disesuaikan dengan kondisi keluarga dari penerima, berkisar Rp600 ribu-Rp1,2 juta.
Gratis
Berbeda dengan Pandeglang, yang lebih suka menjalankan program jaminan kesehatan daerah, sehingga masyarakat dapat berobat secara gratis, tercatat 9000 keluarga miskin dijamin Pemkab Lebak untuk mendapatkan pengobatan gratis.
"Dana jaminan kesehatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011 Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten dengan total Rp900 juta," kata Asisten IV Sekretariat Kabupaten Lebak Tadjudin.
Menurut dia, saat ini pihaknya tengah melaksanakan pendataan warga miskin calon peserta Jamkesda tersebut.
Mereka nantinya akan diberikan kartu jaminan kesehatan itu.
Pendataan tersebut melibatkan aparat kelurahan/desa sehingga benar-benar tepat sasaran, dan yang menerima kartu Jamkesda dari keluarga miskin dan tidak tumpang tindih dengan program Jamkesmas.
Pemerintah Kabupaten Lebak menjalin kerja sama dengan PT Askes agar Jamkesda bisa dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, jika tidak bisa ditangani Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Adjidarmo Rangkasbitung.
Sedangkan untuk memenuhi target pemenuhan kalori, sejumlah Pemda di Banten telah menggelar penyaluran beras bagi masyarakat miskin, serta melakukan operasi pasar di sejumlah kantong-kantong kemiskinan.
Hal ini dapat dilihat dari alokasi beras untuk keluarga miskin di Provinsi Banten pada 2011 bertambah sekitar 6.243 ton dibandingkan 2010, yaitu dari 106.984 ton menjadi menjadi 113. 227 ton.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Banten Eneng Nurcahyati mengatakan, pagu raskin Provinsi Banten 2011 tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 504/Kep.788-Huk/2011 tentang Penetapan pagu alokasi rumah tangga miskin kabupaten/kota se Provinsi Banten 2011 tertanggal 30 Desember 2010.
Keputusan Gubernur tersebut didasarkan pada Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor B.2884/KMK/DEP.II/XII/2010B/0/MENKO/KESRA/VIII/2010, tertanggal 13 Desember 2010 perihal Pagu raskin Provinsi Tahun 2011.
Ia mengatakan, raskin kabupaten/kota se Provinsi Banten 2011 akan disalurkan selama 12 bulan mulai Januari hingga Desember 2011.
Setiap rumah tangga miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) memperoleh jatah 15 kg per bulan, dengan harga tebus di titik distribusi senilai Rp1.600 per kg.
"Jumlah rumah tangga sasaran penerima raskin 2011 sama dengan 2010 yakni sebanyak 629.318 keluarga," kata Eneng.
Kepala Sub Bidang Distribusi dan Harga BKPD Provinsi Banten Sri Murtiningsih menambahkan, pagu raskin Provinsi Banten pada 2011 paling banyak dialokasikan untuk Kabupaten Tangerang yakni 31.114 ton, kemudian Kabupaten Lebak sebanyak 27.204 ton, Kabupaten Pandeglang sebesar 22.907 ton, Kabupaten Serang 17.405 ton.
Kota Tangerang 5.136 ton, Kota Serang 3.655 ton, Kota Tangerang Selatan 2.933 ton kg, dan Kota Cilegon sekitar 2.871.712 kg atau 2.871 ton.
Sayangnya dalam penyaluran Raskin ini masih rawan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan.
Bahkan DPRD Kabupaten Serang pun angkat bicara terkait rawannya penyaluran Raskin, serta meminta Pemda untuk memperbaiki distribusi beras bagi keluarga miskin, sehingga penyalurannya bisa tepat sasaran.
"Segala kekurangan dalam pendistribusian raskin tahun ini harus menjadi pelajaran untuk penyaluran pada 2011, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat penerima manfaat," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang Muhamad Yusuf.
Pembenahan distribusi ini penting agar raskin bisa tersalurkan maksimal.
Apabila memang diperlukan, harus dilakukan pengawalan saat penyaluran hingga titik distribusi.
Hal ini juga diakui Kepala Seksi Pelayanan Publik Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Divre) Pandeglang-Lebak Guntur Muayat Bustomi mengatakan perlunya pembenahan dalam distribusi raskin di Pandeglang dan Lebak.
Pada 2009 penyerapan raskin hanya 32 persen dari 35 ribu kuota yang disiapkan.
Namun, untuk 2010 penyerapannya lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, katanya.
PKPU dan Mandiri
Berbeda dengan pendekatan Pemda, PKPU dan Mandiri lebih suka membuat program sendiri.
Diantaranya melalui program meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang kemudian digandengkan dengan program ibu keluarga miskin yang dinamakan "Ibu Tangguh".
Agung menjelaskan, Bank Mandiri memberikan kontribusi dalam bentuk hibah senilai Rp95 juta tahap awal kepada PKPU untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman lunak.
Dari sekitar 35.000 keluarga miskin di Kabupaten Lebak, Banten, hampir 10 persen di antaranya mengandalkan ibu rumah tangga sebagai tulang punggung keluarga.
Mereka rata-rata harus menanggung 3-5 anak usia sekolah, demi menopang kehidupan sehari-hari, para ibu tangguh tersebut harus menjalankan usaha kecil seperti berjualan hasil bumi, makanan tradisional serta penganan kecil dengan omzet harian sekitar Rp75.000 - Rp300.000.
Agung mengatakan, PKPU memberikan perhatian pada peningkatan kesejahteraan para janda sehingga mereka dapat memberikan kehidupan dan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak mereka.
Menurut Agung, hibah dari Bank Mandiri digunakan untuk membiayai kegiatan perekrutan, pelatihan dan pendampingan bagi sekitar 20 janda miskin yang memiliki usaha dengan prospek yang baik.
Agung menjelaskan, sejak diluncurkan pada awal 2010, pelaksanaan Program Ibu Tangguh telah meluas ke berbagai kota besar di Indonesia termasuk Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Bengkulu, Padang dan Medan.
Kepala Corporate Social Responsiblity (CSR) Center Department Bank Mandiri Nila Mayta Dwi Rihandjani mengatakan pihaknya menyambut baik inisiatif Yayasan PKPU yang ingin melibatkan Bank Mandiri dalam kegiatan ini karena sejalan dengan program CSR Bank Mandiri.
"Jumlah ibu rumah tangga dan janda yang dilibatkan pada kegiatan kali ini memang masih terbatas, namun kami berkomitmen untuk terus memperluas cakupan janda yang terlibat pada kegiatan serupa di masa depan," ujarnya.
Nila menambahkan, kegiatan ini akan dibiayai oleh anggaran bina lingkungan CSR Bank Mandiri.
Sampai dengan November 2010, Bank Mandiri menyalurkan anggaran Bina Lingkungan sebesar Rp306,85 miliar bagi sejumlah kegiatan sosial.
Meskipun kesannya berbeda-beda akan tetapi dengan adanya berbagai program mengatasi kemiskinan di Banten setidaknya pada tahun 2011 jumlah akan dapat ditekan lagi.
Berdasarkan data BPS tahun 2009 angka jumlah penduduk miskin dapat ditekan dari semula 816.740 orang menjadi 788.070 orang, sedangkan dari prosentase turun dari 8,15 persen menjadi 7,64 persen.
Diharapkan kalau program 2010 berhasil maka angka akan dapat ditekan lagi.
Berarti Kepala Dinas Sosial di kota dan kabupaten Banten yang selama ini memiliki kantong-kantong kemiskinan harus serius dalam menjalankan program untuk memerangi kemiskinan sampai ke akar.
"Pemda Banten mau tidak mau harus mengerahkan kemampuan. Apalagi amanat Gubernur Provinsi Banten saat peringatan hari ulang tahun ke-10 sudah jelas untuk memerangi persoalan kemiskinan," kata Direktur Utama Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Agung Notowiguno.
Dia mengatakan, Pemda Banten harus membuka akses keluarga miskin untuk mendapatkan akses usaha dan pekerjaan sehingga kemampuan mereka dalam memberikan penghasilan kepada keluarganya juga meningkat.
Agung mengatakan, PKPU telah melakukan pembinaan terhadap ibu-ibu keluarga miskin di Kabupaten Lebak Banten untuk menjadikan pengusaha-pengusaha mikro yang tangguh melalui fasilitas dana dari Bank Mandiri.
"Peran ibu-ibu dalam keluarga sangat besar dalam menopang kehidupan keluarga, mereka yang selama ini berdagang pisang goreng misalnya, apabila diberikan bantuan modal sedikit saja sudah sangat membantu untuk meningkatkan penghasilan keluarganya," ujar dia.
Pendekatan yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah memang berbeda dalam mengentaskan kemiskinan.
Pemerintah lebih berpegang kepada ukuran-ukuran kemiskinan yang dikeluarkan BPS yang secara garis besar dibagi dua makanan dan bukan makanan.
Kategori makanan untuk indikator harus mengkonsumsi di atas 2100 kilo kalori setiap hari per orang, sedangkan bukan makanan dilihat dari indikator kepemilikan rumah, sandang, akses pendidikan, dan akses kesehatan.
Pemda pun membuat program misalnya saja penyaluran beras miskin untuk memenuhi kategori makanan, serta program pendidikan dan kesehatan gratis untuk menghapuskan kriteria miskin untuk kategori bukan makanan.
Seperti dikemukakan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Pandeglang Anwar Fauzan pihaknya merencanakan untuk menyalurkan program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial pada tahun 2011 yang ditujukan bagi warga miskin di 15 kecamatan.
"Angka ini jauh lebih besar dibandingkan program serupa pada tahun 2010 yang baru menjangkau 10 kecamatan," ujar dia.
Pada 2010, Kabupaten Pandeglang mendapat alokasi dana PKH sebesar Rp22 miliar lebih untuk 17.300 kepala keluarga miskin di daerah itu.
Bantuan tersebur berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, yang penyalurannya dilakukan tiga tahap yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia persis seperti Bantuan Langsung Tunai.
Mengenai nilai bantuan, menurut dia, bervariasi disesuaikan dengan kondisi keluarga dari penerima, berkisar Rp600 ribu-Rp1,2 juta.
Gratis
Berbeda dengan Pandeglang, yang lebih suka menjalankan program jaminan kesehatan daerah, sehingga masyarakat dapat berobat secara gratis, tercatat 9000 keluarga miskin dijamin Pemkab Lebak untuk mendapatkan pengobatan gratis.
"Dana jaminan kesehatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011 Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten dengan total Rp900 juta," kata Asisten IV Sekretariat Kabupaten Lebak Tadjudin.
Menurut dia, saat ini pihaknya tengah melaksanakan pendataan warga miskin calon peserta Jamkesda tersebut.
Mereka nantinya akan diberikan kartu jaminan kesehatan itu.
Pendataan tersebut melibatkan aparat kelurahan/desa sehingga benar-benar tepat sasaran, dan yang menerima kartu Jamkesda dari keluarga miskin dan tidak tumpang tindih dengan program Jamkesmas.
Pemerintah Kabupaten Lebak menjalin kerja sama dengan PT Askes agar Jamkesda bisa dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, jika tidak bisa ditangani Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Adjidarmo Rangkasbitung.
Sedangkan untuk memenuhi target pemenuhan kalori, sejumlah Pemda di Banten telah menggelar penyaluran beras bagi masyarakat miskin, serta melakukan operasi pasar di sejumlah kantong-kantong kemiskinan.
Hal ini dapat dilihat dari alokasi beras untuk keluarga miskin di Provinsi Banten pada 2011 bertambah sekitar 6.243 ton dibandingkan 2010, yaitu dari 106.984 ton menjadi menjadi 113. 227 ton.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Banten Eneng Nurcahyati mengatakan, pagu raskin Provinsi Banten 2011 tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 504/Kep.788-Huk/2011 tentang Penetapan pagu alokasi rumah tangga miskin kabupaten/kota se Provinsi Banten 2011 tertanggal 30 Desember 2010.
Keputusan Gubernur tersebut didasarkan pada Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor B.2884/KMK/DEP.II/XII/2010B/0/MENKO/KESRA/VIII/2010, tertanggal 13 Desember 2010 perihal Pagu raskin Provinsi Tahun 2011.
Ia mengatakan, raskin kabupaten/kota se Provinsi Banten 2011 akan disalurkan selama 12 bulan mulai Januari hingga Desember 2011.
Setiap rumah tangga miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) memperoleh jatah 15 kg per bulan, dengan harga tebus di titik distribusi senilai Rp1.600 per kg.
"Jumlah rumah tangga sasaran penerima raskin 2011 sama dengan 2010 yakni sebanyak 629.318 keluarga," kata Eneng.
Kepala Sub Bidang Distribusi dan Harga BKPD Provinsi Banten Sri Murtiningsih menambahkan, pagu raskin Provinsi Banten pada 2011 paling banyak dialokasikan untuk Kabupaten Tangerang yakni 31.114 ton, kemudian Kabupaten Lebak sebanyak 27.204 ton, Kabupaten Pandeglang sebesar 22.907 ton, Kabupaten Serang 17.405 ton.
Kota Tangerang 5.136 ton, Kota Serang 3.655 ton, Kota Tangerang Selatan 2.933 ton kg, dan Kota Cilegon sekitar 2.871.712 kg atau 2.871 ton.
Sayangnya dalam penyaluran Raskin ini masih rawan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan.
Bahkan DPRD Kabupaten Serang pun angkat bicara terkait rawannya penyaluran Raskin, serta meminta Pemda untuk memperbaiki distribusi beras bagi keluarga miskin, sehingga penyalurannya bisa tepat sasaran.
"Segala kekurangan dalam pendistribusian raskin tahun ini harus menjadi pelajaran untuk penyaluran pada 2011, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat penerima manfaat," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang Muhamad Yusuf.
Pembenahan distribusi ini penting agar raskin bisa tersalurkan maksimal.
Apabila memang diperlukan, harus dilakukan pengawalan saat penyaluran hingga titik distribusi.
Hal ini juga diakui Kepala Seksi Pelayanan Publik Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Divre) Pandeglang-Lebak Guntur Muayat Bustomi mengatakan perlunya pembenahan dalam distribusi raskin di Pandeglang dan Lebak.
Pada 2009 penyerapan raskin hanya 32 persen dari 35 ribu kuota yang disiapkan.
Namun, untuk 2010 penyerapannya lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, katanya.
PKPU dan Mandiri
Berbeda dengan pendekatan Pemda, PKPU dan Mandiri lebih suka membuat program sendiri.
Diantaranya melalui program meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang kemudian digandengkan dengan program ibu keluarga miskin yang dinamakan "Ibu Tangguh".
Agung menjelaskan, Bank Mandiri memberikan kontribusi dalam bentuk hibah senilai Rp95 juta tahap awal kepada PKPU untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman lunak.
Dari sekitar 35.000 keluarga miskin di Kabupaten Lebak, Banten, hampir 10 persen di antaranya mengandalkan ibu rumah tangga sebagai tulang punggung keluarga.
Mereka rata-rata harus menanggung 3-5 anak usia sekolah, demi menopang kehidupan sehari-hari, para ibu tangguh tersebut harus menjalankan usaha kecil seperti berjualan hasil bumi, makanan tradisional serta penganan kecil dengan omzet harian sekitar Rp75.000 - Rp300.000.
Agung mengatakan, PKPU memberikan perhatian pada peningkatan kesejahteraan para janda sehingga mereka dapat memberikan kehidupan dan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak mereka.
Menurut Agung, hibah dari Bank Mandiri digunakan untuk membiayai kegiatan perekrutan, pelatihan dan pendampingan bagi sekitar 20 janda miskin yang memiliki usaha dengan prospek yang baik.
Agung menjelaskan, sejak diluncurkan pada awal 2010, pelaksanaan Program Ibu Tangguh telah meluas ke berbagai kota besar di Indonesia termasuk Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Bengkulu, Padang dan Medan.
Kepala Corporate Social Responsiblity (CSR) Center Department Bank Mandiri Nila Mayta Dwi Rihandjani mengatakan pihaknya menyambut baik inisiatif Yayasan PKPU yang ingin melibatkan Bank Mandiri dalam kegiatan ini karena sejalan dengan program CSR Bank Mandiri.
"Jumlah ibu rumah tangga dan janda yang dilibatkan pada kegiatan kali ini memang masih terbatas, namun kami berkomitmen untuk terus memperluas cakupan janda yang terlibat pada kegiatan serupa di masa depan," ujarnya.
Nila menambahkan, kegiatan ini akan dibiayai oleh anggaran bina lingkungan CSR Bank Mandiri.
Sampai dengan November 2010, Bank Mandiri menyalurkan anggaran Bina Lingkungan sebesar Rp306,85 miliar bagi sejumlah kegiatan sosial.
Meskipun kesannya berbeda-beda akan tetapi dengan adanya berbagai program mengatasi kemiskinan di Banten setidaknya pada tahun 2011 jumlah akan dapat ditekan lagi.
Berdasarkan data BPS tahun 2009 angka jumlah penduduk miskin dapat ditekan dari semula 816.740 orang menjadi 788.070 orang, sedangkan dari prosentase turun dari 8,15 persen menjadi 7,64 persen.
Diharapkan kalau program 2010 berhasil maka angka akan dapat ditekan lagi.