Menteri Kelautan dan Perikanan ajak jajarannya satu frekuensi laksanakan amanah Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajak jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk dapat satu frekuensi dalam melaksanakan amanah Presiden Joko Widodo guna melakukan langkah luar biasa membantu pemulihan ekonomi nasional.

"Kita harus satu frekuensi, kalau pasukan saya belum punya keyakinan sama dengan saya, berarti saya salah bicara," kata Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, perikanan budidaya memiliki kesempatan besar untuk mendongkrak perekonomian nasional sehingga perlu ada terobosan-terobosan guna meningkatkan produktivitas.

Menteri Kelautan dan Perikanan mencontohkan langkah luar biasa dari perikanan budidaya misalnya dengan pendataan secara masif lahan yang berpotensi diubah jadi tambak udang sekaligus mengajak masyarakat untuk budidaya udang.

Kemudian dari sisi pendanaan, Menteri Edhy menekankan instrumen permodalan dari Badan Layanan Umum- Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP).

"Didata pasti ada tanah masyarakat, boleh tidak kita ubah jadi tambak? ada uang BLU, kembalikannya sampai lunas, tidak akan dipenjara kalau gagal," kata Edhy.

Menteri Edhy mengingatkan perikanan budidaya juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

Hal ini tercermin dari dua pesan utama yang dititipkan Kepala Negara, yaitu membangun komunikasi dengan nelayan dan meningkatkan perikanan budidaya.

Implementasi peningkatan tambak udang, kata Menteri Edhy, bisa diwujudkan melalui korporasi, terutama memudahkan akses bagi para pelaku usaha yang sudah menyiapkan tempat.

Selain itu, ujar dia, tambak udang juga bisa diimplementasikan melalui pemberdayaan masyarakat. Sejumlah kepala daerah pun telah menyediakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tambak udang.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengaku siap dikoreksi jika ada kesalahan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki bisnis perikanan dan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya adalah untuk kepentingan nasional dan untuk memberi manfaat seluas-luasnya bagi NKRI.

"Prinsip seorang menteri adalah konstitusi, saya kerja untuk NKRI. Saya tidak punya bisnis lobster, bisnis perikanan," kata Menteri Edhy.

Menurut dia, setiap kebijakan yang dilahirkan oleh KKP di bawah kepemimpinannya semata-mata untuk kepentingan negara, serta memaksimalkan peluang sektor kelautan dan perikanan di tengah lesunya ekonomi.