Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon bersama PC FSKEP SPSI Kota Cilegon melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Cilegon, Senin (17/2).
Hal ini dilakukan, untuk memfasilitasi para buruh yang dahulu nya tidak dapat melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan mereka saat di bangku sekolah formal dikarenakan faktor ekonomi.
Kabid Hubungan Industri, Faruk Oktavian beserta pengurus PC FSKEP SPSI Kota Cilegon melakukan konsolidasi dengan Disdikbud Cilegon, yang diterima Kepala Bidang P2PNFK Vania Eriza, guna membahas berbagai aspek kegiatan belajar yang dijalankan untuk para buruh.
Konsolidasi tersebut utamanya membahas program sekolah kejar Paket A, B, dan C bagi buruh. Hal ini bertujuan untuk menjadikan buruh belajar dengan program pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C.
Baca juga: Wali Kota Cilegon Helldy Agustian pamit di apel terakhir
Konsolidasi ini merupakan program pendidikan yang menjadi hak setiap individu, termasuk para buruh. Sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 mengenai hak pendidikan yang melekat bagi warga negara.
“Kami menyadari masih banyak buruh yang belum memiliki ijazah secara akademik baik SD, SMP, maupun SMA,” kata Faruk.
Faruk menjelaskan, program sekolah kejar paket adalah upaya memberikan kesempatan pendidikan bagi buruh yang belum menyelesaikan pendidikan formal.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi pendidikan buruh, agar memiliki peluang yang lebih baik dalam membangun masa depan dan persaingan era revolusi dalam kehidupan dan industri
"Dengan program kesetaraan pendidikan akan bermanfaat bagi para buruh, .dalam menghadapi era Revolusi Dalam Kehidupan dan Industri," pungkas Faruk.
Baca juga: Gelapkan setoran, kasir koperasi simpan pinjam di Cilegon dipolisikan
Sementara itu Kepala Bidang P2PNFK Vania Eriza mengatakan Pendidikan kejar paket ini merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan IPM dan juga meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi, sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan melalui sekolah formal. Namun, karena semangat belajarnya yang tinggi, masyarakat tersebut tetap melanjutkan pendidikannya walaupun hanya melalui sekolah di PKBM.
“Kita sebagai pemerintah akan terus memberikan dukungan terhadap masyarakat dalam hal ini para buruh/pekerja yang ingin melanjutkan pendidikan melalui PKBM dengan program Paket B atau Paket C,” jelas Vania.
Menurut Vania di Kota Cilegon terdapat 19 PKBM dan dibuka untuk seluruh masyarakat Kota Cilegon yang putus sekolah.
“Proses pembelajaran di PKBM bisa dilakukan di flexibel" jelasnya.
Baca juga: Krakatau Steel Peduli gelar Jumat Berkah di Madrasah Ibtidaiyah Cilegon
Vania menyebut, di PKBM buruh/pekerja Cilegon bisa mendaftar sekolah paket A setara SD, paket B setara SMP atau paket C setara SMA secara gratis.
“Ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap pendidikan pekerja/buruh di perusahaan, Meningkatkan IPM dan tuntaskan Angka Tidak Sekolah di Kota Cilegon. Doakan kami terus bergerak membangun SDM di Kota Cilegon” ungkapnya.
Dikesempatan ini juga Sekjen PC FSP KEP SPSI Kota Cilegon Eko Susanto mengatakan menyambut baik program kerjasama ini, kami menyadari di tengah kondisi ketenagakerjaan sekarang yg sedang tidak baik-baik saja dibutuhkan kerjasama dari seluruh stakeholder baik yg terlibat secara langsung maupun yang lain.
"Pendidikan merupakan bagian penting dalam peningkatan SDM pekerja, saat ini berdasarkan data yg ada di anggota kami, lebih dari 24 orang pendidikannya belum menyelesaikan pendidikan SMA-nya,"
Apalagi di tengah isu akan adanya gelombang PHK, penting sekali untuk mengantisipasinya, salah satunya dengan program pendidikan penyetaraan yg kiranya bisa diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan yg bekerjasama dengan Dinas Tenaga kerja
Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di kalangan buruh khususnya anggota FSP KEP SPSI Kota Cilegon. Ungkap Eko.
Baca juga: Kreasi anak disabilitas, PLN Banten dukung kemandirian lewat Rinara Batik Cilegon
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2025