Ada calo, Gubernur Banten sebut pendapatan daerah di Samsat tidak berubah

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan pendapatan provinsi tidak berubah, meski terdapat beberapa dugaan praktek calo yang dilakukan di salah satu satuan administrasi manunggal satu atap (Samsat) di wilayahnya.

 

Al Muktabar di Serang, Selasa mengatakan pihaknya tengah mengevaluasi dan menggiatkan keseluruhan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) menjelang penyusunan rencana pembelanjaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025.

 

Sebab menurut dia, terdapat konsep opsi yang mana 60 persen pendapatan harus diberikan kepada kabupaten/kota.

 

"Jadi kita menghitung ulang secara keseluruhan, karena 2025 itu pola baru dimana kabupaten/kota haknya dibayarkan di depan. Artinya bahwa mereka bisa langsung menggunakan itu sebagai pembiayaan pembangunan di kabupaten kota," kata dia.

Baca juga: Gubernur Banten proses hukum oknum pejabat BPKAD diduga pungli

 

Pada dasarnya menurut dia, tidak ada yang berkurang dari segi pendapatan provinsi. Setelah menjadi pendapatan provinsi, barulah pendapatan menjadi hak untuk kabupaten/kota untuk dibelanjakan.

 

Sementara pada kabupaten/kota, per tiga mereka harus mentransfer pendapatan tersebut sebagai pendapatan kabupaten/kota dari penerimaan pajak oleh petugas daerah.

 

"Nah yang sekarang itu langsung pada waktu dia bayar, exit (keluar) ke rekeningnya masing-masing kabupaten/kota.Tinggal kita mengawal itu digunakan kan untuk rakyat. Apa saja yang harus dilakukan? Jembatan, sekolah, infrastruktur apa yang menjadi prioritas kita," ujar dia.

 

Sementara, pihaknya tengah mendalami dugaan adanya praktek calo perpanjangan pajak kendaraan di Samsat Serpong, Tangerang Selatan.

Calo memasang tarif Rp1.750.000-Rp2.250.000 untuk perpanjangan, pencabutan dan balik nama STNK secara kilat, dengan dalih memiliki akses orang dalam di Samsat tersebut.

 

Al Muktabar mengatakan apabila dugaan praktek calo tersebut benar, maka pihaknya akan menerapkan hukuman disipliner bagi pegawai yang membiarkannya terjadi.

 

"Bila terbukti melanggar ketentuan-ketentuan maka kita akan penegakan hukum, disiplin dan kita dalam konteks itu tahap satu, kita majukan disiplin pegawainya," ujar Al Muktabar.

Baca juga: Al Muktabar bantah biarkan kekosongan jabatan tinggi di Pemprov Banten

 

Terpisah, Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten E Deni Hermawan mengatakan, memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2024 ini target pendapatan yang berhasil direalisasikan oleh Bapenda mencapai 61,92 persen atau sekitar Rp7,273 triliun dari total target pendapatan 2024 sebesar Rp11,746 triliun.

 

“Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar dari pajak daerah mencapai Rp5,030 triliun,” kata Deni.

 

Dari besaran realisasi pajak daerah itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih yang paling tinggi mencapai Rp2,037 triliun, disusul oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1,652 triliun.

 

Sedangkan untuk pendapatan transfer mencapai Rp1,944 triliun dari target Rp3,071 triliun. Kemudian pajak Air Permukaan (AP) sebesar Rp25,304 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PNNKB) Rp747,037 miliar dan pajak rokok Rp568 miliar.

 

Deni mengatakan, pihaknya melaksanakan beberapa langkah strategi seperti melaksanakan gerakan bersama optimalisasi peningkatan PAD, optimalisasi pelayanan PKB telah dilakukan melalui 12 Kantor Bersama Samsat, 34 unit mobil samling, 54 Gerai Samsat, Sinergisitas Pelayanan dengan Kabupaten/Kota melalui Samsat Desa.

 

“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Samsat Keliling (Samling), Samsat Kalong (Samlong), Samsat Sonten (Samson), Samsat Motor (Samtor), drive thru dan Samsat goes to factory serta door to door,” ujar dia.

 

Diharapkan melalui beberapa strategi itu bisa mempercepat capaian target PAD di 2024 ini," kata dia.

Baca juga: Pemprov Banten lakukan pembinaan-pengembangan BUMD guna dongkrak PAD