Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai bahwa karantina wilayah atau lockdown dapat diambil pemerintah demi mencegah penyebaran COVID-19 meluas.
"Kebijakan antar negara memang berbeda, keputusannya tergantung kita. Kalau dilihat, keputusan lockdown mau tidak mau harus diambil. Lockdown akan membuat penyebaran COVID-19 menjadi terbatas," ujar Faisal Basri melalui siaran di akun instagram Indef, Jumat.
Ia mengakui, lockdown akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun, namun pemulihannya dapat lebih cepat.
"Lockdown akan membuat penyebaran virus terbatas, mau tidak mau terjadi perlambatan ekonomi, tapi akan recovery cepat. Lebih baik pahit jangka pendek tapi lebih ceria jangka panjang. Lockdown memang berat tapi percayalah risikonya akan sangat bisa dihitung," ucapnya.
Menurut Faisal, ekonomi Indonesia ke depan ditentukan pada kebijakan pemerintah saat ini, yakni bagaimana cara menangani wabah COVID-19.
"Lupakan sejenak ekonomi, fokus terhadap penanganan virus, jaga masyarakat rentan secara ekonomi agar tidak terhempas. Buat rakyat percaya bahwa segala tindakan dilakukan berbasis saintifik," ucapnya.
Faisal meyakini, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menjaga masyarakat yang rentan terhadap ekonomi saat menerapkan opsi lockdown.
Ia menyarankan agar pemerintah menahan pembangunan infrastruktur, terutama proyek ibukota baru dan memangkas biaya perjalanan dinas Kementerian atau Lembaga karena Indonesia memerlukan banyak dana darurat bagi penanganan COVID-19 di berbagai wilayah Indonesia.
"Masih ada ruang untuk alokasikan dana dari sejumlah pos, kalau perlu potong gaji pejabat, jumlahnya mungkin memang tidak seberapa, tapi di situ akan timbul 'sense of solidarity'," katanya.
Secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang karantina wilayah guna mencegah penyebaran COVID-19 tidak akan menutup jalur lalu lintas bagi kendaraan yang membawa bahan pokok.
Pemerintah saat ini menggodok rancangan PP untuk melakukan karantina kewilayahan dalam menindaklanjuti keinginan beberapa daerah di Indonesia yang hendak melakukan karantina kewilayahan.
"Mereka sudah mulai menyampaikan beberapa keputusan kepada pemerintah (tapi) formatnya belum jelas. Oleh sebab itu kita sekarang, pemerintah ini sedang menyiapkan rancangan PP untuk melaksanakan apa yang disebut karantina kewilayahan," ujar Mahfud.
