Gubernur: Progres fisik proyek strategis nasional di Banten capai 60 persen

Serang (ANTARA) - Progres pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Banten secara umum mencapai 60 persen, sedangkan kemajuan penyediaan lahan yang telah dibebaskan mencapai 90 persen.

"Semua masuk prioritas kita, dan tadi kita tanya rata-rata secara umum progres secara fisik sudah 60 persen dan lahan 90 persen. Akan terus kami dorong agar realisasinya semakin meningkat dan dapat segera dirasakan oleh masyarakat," kata Gubernur Banten Wahidin Halim usai rapat koordinasi bersama bupati/walikota dan unsur pelaksana teknis pembangunan seluruh PSN di Tangerang, Kamis.

Ia mengatakan, dari 227 PSN dengan 26 sektor yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia, 13 PSN dalam tujuh sektor diantaranya dilakukan di Banten. Di antara PSN yang berada di Banten yakni pembangunan 5 jalan tol, pembangunan jalur kereta api, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Asal Sampah.

Kemudian pembangunan dua bendungan/waduk, pembangunan KEK Tanjung Lesung dan Kawasan Industri Wilmar, pembangunan tanggul laut dan percepatan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata. Menurutnya, keseluruhan PSN di Banten ditargetkan selesai pada tahun 2022 mendatang.

"Ada PSN di Banten diantaranya pembangunan beberapa jalan tol, jalur kereta api, waduk Sindangheula dan Karian. Tadi semua kita evaluasi bersama dengan bupati walikota yang berwenang pada jalur-jalur lokasi tempat PSN dilakukan, dan kita bahas solusinya bagaimana agar progresnya semakin baik," kata Wahidin Halim.

Sekretaris daerah (Sekda) Pemprov Banten Al Muktabar mengatakan, dalam rangka merespon PSN di Banten, maka kerangka manajemen adminsitratif yakni pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dapat memastikan agar PSN berjalan sesuai 'track' bersama sehingga perlu memposisikan siapa bertanggungjawab apa.

Baca juga: Komisi II DPR dukung Gubernur Banten atasi persoalan PPDB 2019

"Kami sudah mereview PSN berbasis penlok (penetapan lokasi) yang kita sisir, kami tidak ingin ada hambatan di administrasi provinsi dan kabupaten/kota maka, kami juga terus upayakan komunikasi dengan nasional bagaimana percepatan ini dapat selesai sesuai target," kata Al Muktabar.

Selain itu, kata Al Muktabar, dalam rapat tersebut juga dibahas kaitan PSN dengan RPJMD Provinsi dan kabupaten/kota yang harus saling mendukung dan terjadi harmonisasi. Oleh karenanya, perlu dilakukan penyesuaian kerangka kerja dalam RPJMD di masing-masing daerah.

Atas kerangka itu, kata dia, tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan terus melakukan review administrasi, fisik dan keuangan agar harmonisasi cepat dilaksanakan sesuai target.

"Beberapa yang diriview termasuk jika hambatan yang sifatnya nasional, maka akan kita carikan solusinya secara bersama-sama," kata Al Muktabar.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov Banten dengan dilakukannya rapat evaluasi progres PSN. Karena pihaknya dapat menyampaikan kendala-kendala yang dialami Pemda setempat yang membutuhkan peran provinsi maupun pemerintah pusat.

"Sebenarnya secara umum kendala administratif dari pemerintah pusat, dan pemprov saya yakin mampu memberikan solusi terbaik," kata Arief.

Turut hadir dalam rapat koordinasi pembahasan progres PSN di Banten yakni Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kepala Bappeda Provinsi Banten Muhtarom, Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Nurtopo, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Hadi Soerjadi, pejabat teknis dari masing-masing PSN di Banten. 

Baca juga: Pemprov Banten segel tambang pasir ilegal di Pulo Manuk

Baca juga: Pemprov Banten sampaikan jawaban terkait alasan tingginya silpa APBD 2018