Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni meminta data penerima bantuan sosial (bansos) terus diperbarui dan diverifikasi secara berkala agar tepat sasaran sesuai dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Verifikasi dan validasi data harus tepat dan terus diperbarui, karena ada masyarakat yang tadinya mapan kemudian tidak bekerja dan miskin, ada juga yang sebelumnya tidak berpenghasilan lalu sudah bekerja," kata Andra Saat menghadiri Forum Rencana Kerja Bidang Kesejahteraan Sosial 2027 di Kota Serang, Rabu.
Andra juga meminta Dinas Sosial Provinsi Banten bersama Dinas Sosial kabupaten dan kota memberi perhatian khusus pada pembaruan data, termasuk memastikan penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Baca juga: Dinsos Kota Tangerang sosialisasikan pertanggungjawaban bansos PT
Menurut Andra, forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara berkelanjutan.
“Kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar utama pembangunan daerah,” katanya.
Ia menambahkan evaluasi menyeluruh diperlukan agar tidak ada lagi kesalahan data yang berpotensi merugikan masyarakat. Pembangunan, kata dia, tidak semata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kehadiran pemerintah melindungi kelompok miskin dan rentan.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah daerah hadir melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan,” ujarnya.
Baca juga: Akibat judi online, Kemensos hentikan bansos 20 warga Cilegon
Selain akurasi data, Andra mendorong transformasi bansos agar terintegrasi dengan program pemberdayaan sehingga berdampak pada kemandirian penerima manfaat.
“Bantuan sosial harus diimbangi dengan program pemberdayaan. Kita harus memastikan bantuan yang diberikan berdampak dan mendorong kemandirian penerima manfaat,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Lukman mengatakan Forum Renja 2027 membahas isu strategis mulai dari penanganan masyarakat desil 1 hingga desil 5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kebencanaan, hingga pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.
“Salah satu contohnya yang kita lakukan adalah pelatihan menjahit, tata boga untuk disabilitas dan lainnya,” kata Lukman.
Pemprov Banten menegaskan akurasi data dan efektivitas program menjadi fokus agar bantuan sosial tepat sasaran dan berkelanjutan.
Baca juga: Baznas Lebak salurkan bantuan sosial Rp7,9 miliar
