Jakarta (ANTARA) - Ketum Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari menyatakan segera bertemu dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) pada 28 Oktober di Lausanne, Swiss, guna membahas dampak atau konsekuensi atas penolakan visa atlet Israel.
Dia menjelaskan, pertemuan tersebut telah dijadwalkan sejak lama sebagai upaya NOC Indonesia untuk melakukan komunikasi langsung dengan IOC, serta memberikan penjelasan menyeluruh mengenai situasi yang terjadi di tanah air.
"Banyak hal yang akan didiskusikan bersama IOC, sekaligus membahas keputusan terkini IOC," kata Raja Sapta di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Menpora Erick Thohir bicara soal larangan IOC untuk Indonesia
Lebih lanjut dia menjelaskan, KOI memahami bahwa keputusan terkait penolakan visa terhadap atlet Israel membawa konsekuensi tersendiri dalam hubungan dengan IOC.
Namun, menurut dia, penjelasan langsung harus dilakukan agar lembaga internasional tersebut mendapatkan pemahaman yang utuh tentang konteks situasi terkini di Indonesia.
Dia menambahkan, hingga saat ini IOC belum melakukan komunikasi langsung dengan dirinya sebagai pimpinan NOC Indonesia.
Oleh karena itu, pertemuan di markas besar IOC di Lausanne merupakan langkah penting untuk mencari jalan keluar terbaik.
"Sampai saat ini, IOC belum pernah menghubungi saya secara langsung, jadi sebaiknya memang harus datang bertemu di kantor pusat IOC di Lausanne, sehingga ada solusi terbaik terkait dinamika yang terjadi untuk saat ini dan yang akan datang," ujar pria yang kerap disapa Okto itu.
Baca juga: Penolakan atlet Israel disebut wujud konsistensi perjuangkan kemanusiaan
Pertemuan itu, tambah dia, diharapkan dapat membuka ruang dialog yang konstruktif antara NOC Indonesia dan IOC guna memastikan posisi Indonesia tetap selaras dengan prinsip-prinsip Olimpiade, serta menjaga keberlanjutan partisipasi dalam kegiatan olahraga internasional.
Sementara itu, penolakan visa terhadap atlet Israel yang hendak mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta pada pertengahan Oktober ini memicu perhatian luas dari komunitas olahraga internasional dan lembaga-lembaga di bawah naungan Komite Olimpiade Internasional (IOC).
Komite Eksekutif IOC memutuskan menghentikan seluruh bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) mengenai rencana menjadi tuan rumah Olimpiade dan ajang-ajang olahraga internasional lainnya.
Langkah itu diambil setelah pemerintah Indonesia membatalkan visa bagi atlet Israel yang dijadwalkan tampil pada kejuaraan dunia tersebut.
Baca juga: KOI tegaskan dukungan Presiden Prabowo pada atlet Indonesia
IOC menyatakan keprihatinan terhadap pembatasan akses bagi atlet ke negara tuan rumah, serta boikot dan pembatalan kompetisi akibat ketegangan politik.
"Tindakan seperti ini merampas hak atlet untuk berkompetisi secara damai dan menghalangi Gerakan Olimpiade untuk menunjukkan kekuatan olahraga," kata Komite Eksekutif dalam lamannya, Kamis (23/10).
Keputusan penolakan visa oleh Pemerintah Indonesia karena menyikapi adanya ketegangan politik yang terjadi antara Israel dan Palestina.
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan Pemerintah Indonesia memiliki alasan atau dasar yang kuat ketika membatalkan visa kontingen senam Israel yang hendak mengikuti kejuaraan dunia tersebut.
"Langkah (pembatalan visa) ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum dan juga kewajiban pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia," kata Erick di Jakarta, Kamis (23/10).
Baca juga: Pertina dicoret dari keanggotaan Komite Olimpiade Indonesia
