Serang (ANTARA) - Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2025 tercatat di atas rata-rata nasional berkat percepatan pelaksanaan program prioritas dan optimalisasi pendapatan daerah.
Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mencatat, hingga 17 Oktober 2025, Banten membukukan realisasi pendapatan 70,78 persen dan belanja 57,72 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang mencapai 70,01 persen untuk pendapatan dan 55,59 persen untuk belanja.
“Kinerja keuangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Banten berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan tepat sasaran. Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, di Serang, Minggu.
Baca juga: DPRD Banten setujui APBD-P 2025, ada efisiensi
Capaian tersebut menunjukkan efektivitas Pemprov Banten dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, katanya.
Menurut Rina, percepatan penyerapan anggaran dilakukan secara terukur melalui penguatan sistem perencanaan, pemantauan realisasi, dan percepatan kegiatan fisik maupun sosial ekonomi masyarakat.
“Tingginya realisasi pendapatan menandakan optimalisasi penerimaan daerah, baik dari pendapatan asli daerah maupun transfer pusat,” ujarnya.
Ia menegaskan, capaian realisasi belanja di atas rata-rata nasional juga memperlihatkan keseriusan Pemprov Banten dalam melaksanakan program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Ini menunjukkan optimalnya pelaksanaan program dan pembangunan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah,” katanya.
Baca juga: Pemprov Banten pangkas tukin ASN guna efisiensi APBD
Dengan capaian tersebut, Rina menyebut Banten masuk dalam kelompok provinsi dengan pengelolaan keuangan daerah yang produktif dan berkinerja baik. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen mempertahankan kinerja ini hingga akhir tahun anggaran.
“Pemprov Banten akan terus mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas hingga akhir tahun anggaran 2025,” ujarnya menegaskan.
Ia optimistis, tren positif ini akan terus berlanjut seiring dengan penguatan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan.
Baca juga: Kota Tangerang tetap tingkatkan pembangunan meski anggaran terkoreksi
