Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Banten memastikan tetap meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan meskipun anggaran dari Pemerintah Pusat terkoreksi minus sebesar Rp402 miliar tahun depan.
"Kita akan tetap melakukan program pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, meski dihadapkan pada tantangan pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat tahun depan," kata Wali Kota Tangerang Sachrudin saat memberikan penjelasan mengenai Raperda APBD tahun 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Tangerang, di Gedung Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang, Kamis
Wali kota juga memastikan potensi defisit anggaran akan diantisipasi dengan langkah strategis. Penyesuaian dilakukan pada sejumlah pos belanja daerah, serta ditopang dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun ini (SILPA 2025).
“Defisit sebesar Rp400 miliar itu akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025. Di samping itu, belanja daerah juga dilakukan penyesuaian,” jelasnya.
Baca juga: Pemkot Serang genjot PAD usai DAU dari pusat dipangkas Rp186 miliar
Sidang paripurna ini menjadi langkah awal pembahasan Raperda APBD 2026 antara Pemkot dan DPRD Kota Tangerang, sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat berikutnya dijadwalkan pada 21 Oktober 2025, di mana para anggota dewan akan menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2026 tersebut.
"Dengan semangat gotong royong dan pengelolaan anggaran yang efisien, Pemkot Tangerang tetap optimis dapat merealisasikan berbagai program prioritas demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota," katanya.
Baca juga: Wali Kota Tangerang instruksikan camat turun ke lapangan cek bank sampah
