Pemkab Tangerang kaji pembentukan Satgas Percepatan Program MBG

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten melakukan pengkajian hukum terkait rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.

"Sementara ini kita masih menunggu dari bagian hukum karena ini prosesnya di bagian hukum," kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana di Tangerang, Senin.

Ia mengatakan bahwa tahapan pembentukan Satgas MBG harus melalui proses kajian di bagian hukum.

Dadan juga bilang untuk pelaksanaan program MBG di Kabupaten Tangerang saat ini masih mengalami kendala terkait ketersediaan lahan dan jarak antarsekolah dalam pengantaran makanan dari lokasi SPPG.

"Wilayah kita cukup padat dan jumlah siswa cukup besar. Sekolah tersebar di wilayah perkotaan hingga pedesaan sehingga daya jangkau dari dapur juga harus diperhitungkan," katanya.

Baca juga: Pemprov Banten bahas hasil survei 28 lokasi rencana dapur SPPG

Namun untuk mengatasi hal itu Pemkab Tangerang berencana memanfaatkan aset daerah yang tidak terpakai sebagai lokasi pendirian SPPG.

"Pak bupati sudah memerintahkan agar dapur MBG nantinya bisa memanfaatkan aset pemerintah daerah yang memang tidak dipergunakan," ujarnya.

"Yang jelas kita masih menunggu arahan dari pak bupati terkait satgas, yang jelas tujuannya untuk mendukung percepatan program MBG," tambah dia.

Sebagaimana diketahui, pembentukan Satgas MBG merupakan mandat berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ.

Dalam aturan itu, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota diwajibkan melaporkan hasil kerja satgas berupa rencana kerja, permasalahan, serta identifikasi titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing dengan batas waktu hingga 31 Juli 2025.

Baca juga: BGN terima 130 pengajuan SPPG MBG di wilayah Tangerang