Lebak (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lebak, Banten, mengoptimalkan sosialisasi pada aparatur desa untuk mencegah warga terhindar dari korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO).
"Kami berharap aparatur desa mampu mencegah warganya yang hendak bekerja sebagai tenaga migran yang tidak prosedural, karena khawatir menjadi korban kejahatan TPPO," kata Kepala Bidang Penempatan Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Lebak Deni Triasih di Lebak , Senin.
Ia mengatakan pemerintah desa dapat menyampaikan kepada warganya bahwa bila ingin bekerja ke luar negeri harus perusahaan resmi dan memiliki izin dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) agar tidak menjadi korban kejahatan TPPO.
Baca juga: Pemkab Lebak sediakan lahan 10 Ha untuk Sekolah Rakyat
Selama ini, menurut dia, korban TPPO yang biasanya bekerja melalui calo, sehingga pemerintah kesulitan untuk melakukan pengawasan dan perlindungan.
"Sejak sepekan ini kami sudah dua kali menyosialisasikan TPPO ke aparatur desa di Kecamatan Sajira dan Leuwidamar," katanya.
Saat ini, kata dia, ada beberapa perusahaan jasa tenaga kerja di Lebak yang resmi dan terdaftar.
"Kami sampai Mei 2025 merekomendasikan keberangkatan tenaga migran sebanyak 160 warga Lebak," katanya.
Ia mengatakan dari 160 warga Kabupaten Lebak yang sudah diberangkatkan bekerja di luar negeri itu tersebar di 12 negara yaitu Arab Saudi, Hong Kong, Brunei, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Turki, Kuwait, Qatar, Bulgaria, dan Malaysia.
Baca juga: Petani Lebak kembangkan perkebunan cengkeh untuk penuhi pasar
Para pekerja migran itu bekerja di sektor formal, seperti bidang perbengkelan, perawat, petugas pengamanan, juru masak, dan pelayan toko, yang memiliki kontrak dengan perusahaan resmi terkait gaji hingga penerimaan hak-hak lainnya, termasuk tunjangan dan asuransi.
Bila terjadi kekerasan fisik hingga pengabaian kontrak tersebut, kata dia, maka pemerintah daerah siap melindungi warganya dengan membuat pengaduan dan disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
"Kami tetap melakukan pemantauan pada tenaga kerja migran itu melalui grup WhatsApp untuk melindungi mereka," katanya.
Baca juga: Pemkab Lebak siap gelar KBM Sekolah Rakyat
