KI Banten kunjungi Kota Tangerang untuk sinkronisasi data hasil persentasi

Tangerang (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten melakukan visitasi ke Pemerintah Kota Tangerang untuk sinkronisasi bukti fisik dengan hasil persentasi yang dilakukan Diskominfo sebelumnya.

“Visitasi ini adalah menyelaraskan bukti fisik dari apa yang ada di website maupun apa yang telah dipresentasikan oleh Badan Publik Kota Tangerang, semua disinkronkan,” kata Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Banten Ahmad Saparudin di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik tahun 2024 dengan lokasi yakni Ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik Kota Tangerang

Ahmad Saparudin menambahkan kegiatan hari ini memasuki tahap tiga, yaitu visitasi ke Kota Tangerang. Di mana sebelumnya, telah dilakukan tahap satu pemeriksaan website dan tahap dua adalah presentasi.

“Kota Tangerang sepanjang penilaian ini cukup luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya PPID Kota Tangerang lebih baik dan bagus dalam melayani kebutuhan dasar seluruh masyarakat, terkait informasi yang mereka butuhkan,” katanya.

Baca juga: Gubernur lantik anggota Komisi Informasi Banten usai vakum 7 bulan

Sementara itu Ketua Tim Pengembangan Kemitraan dan Komunikasi Publik (PKKP) Diskominfo Kota Tangerang Fitri Yulia Firdaus menuturkan, visitasi adalah tahapan terakhir dalam rangkaian Monev Badan Publik 2024 dari Komisi Informasi Provinsi Banten.

“Pada visitasi kali ini, yang dilakukan pengecekan, ialah indikator tiga dan empat. Mulai dari dasar hukum, standar operasional prosedur (SOP), rencana kerja jangka pendek, menengah, rencana strategis hingga standar prosedur lainnya juga diminta pembuktiannya,” ujarnya.

Ia pun berharap, Monev Badan Publik tahun ini, Kota Tangerang bisa mendapat penilaian yang lebih baik. “Harapannya, Kota Tangerang dapat menjadi Badan Publik terbaik di tingkat Provinsi Banten di tahun 2024 ini,” katanya.

Baca juga: Menko Polhukam disebut setujui KI terlibat pembuatan kebijakan publik