Jelang akhir tahun, Pemprov Banten cegah harga pangan naik

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten mulai antisipasi dan mencegah harga sejumlah bahan pangan naik, seperti daging ayam, ayam ras, telur dan minyak goreng menjelang hari-hari besar di akhir tahun 2024.

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar di Serang, Senin mengatakan gejala kenaikan harga tersebut merupakan peringatan dini untuk pemerintah dalam tugas mengendalikan harga.

"Menyongsong hari besar di akhir tahun kita akan mulai mempersiapkan, tadi sudah mulai ada gejala-gejala komoditi ayam ras, telur, minyak goreng, itu early warning kepada kita," ujar dia.

Dalam hal ini, Al Muktabar akan mengambil langkah untuk menjangkau sentra peternakan di kawasan-kawasan produsen telur dan daging ayam ras untuk berkomunikasi dengan produsen menyikapi peringatan dini tersebut.

Baca juga: Pemkot Tangerang tunggu izin edar penyebaran bibit Alpukat Mantap Jasa

Pemprov Banten terus berupaya mencapai keseimbangan harga-harga komoditas. Namun jika terjadi kondisi ekstrim, maka pihaknya akan menggunakan pendekatan perencanaan dan teknik transportasi (PTT).

Sementara Al Muktabar juga mengantisipasi peningkatan harga bawang , yang secara nasional terdapat 271 daerah yang mengalami hal tersebut.

Selain itu, ia akan mengecek harga dan stok komoditas gula di Banten.

Pihaknya juga berkomunikasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten untuk mengambil data internal untuk memutuskan langkah kebijakan.

Bila dalam jangka waktu pendek terjadi kondisi ekstrim, pihaknya akan melakukan subsidi dalam rangka stabilisasi harga, guna menjaga margin untuk bagi petani.

Baca juga: Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang gelar Sosialisasi Analisis Pola Pangan Harapan

Al juga mengklaim daya beli masyarakat Banten masih baik untuk saat ini, dengan pepresentasi data sejumlah komoditas yang masih terjaga harganya.

Menurut dia, dengan daya beli yang masih ada, artinya masyarakat masih dapat berpenghasilan dengan baik.

Di samping itu, Al mengatakan insentif daerah akan digunakan untuk penanganan kemiskinan dan stunting, sehingga sebagian besar akan digunakan untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi.

Sehingga untuk sekitar 2,5 juta lebih masyarakat, paling tidak ada cadangan pangan yang harus terjaga sebanyak 300 ton, ujar dia.

"Dan kita sudah melebihi kapasitas itu. Mudah-mudahan dengan begitu semua bisa kita kendalikan secara baik," kata dia.

Baca juga: Wujudkan swasembada pangan, Pemkab Lebak gencar perbaikan irigasi