Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Banten 2025 akan dikedepankan untuk bidang pendidikan.
“Komposisi pembiayaan itu sebagian besar atau mayoritas dikedepankan untuk bidang pendidikan,” kata Al Muktabar usai rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 di Gedung DPRD Banten, Serang, Jumat.
Selain pendidikan, rancangan APBD juga untuk membiayai infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan, hingga sebagai daya dukung ekonomi.
Baca juga: Realisasi belanja Pemprov Banten hingga 31 Juli Rp6,19 triliun
Baca juga: Realisasi belanja Pemprov Banten hingga 31 Juli Rp6,19 triliun
Kegiatan yang terlaksana, nantinya akan menjadi tugas dan tanggung jawab fungsi kelembagaan masing-masing Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Uang biaya kegiatan itu yang dikedepankan sehingga aktivitas yang terkompilasi ke dalam pembiayaan 2025 dengan target-target, kecepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat, parameter-parameter seperti yang saya sampaikan,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, disetujui struktur rancangan APBD Banten 2025 yakni pendapatan daerah sebesar Rp10,991 triliun, terbagi dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp7.875 triliun, transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp3,109 triliun dan pendapatan lainnya Rp6,346 miliar.
Sementara belanja daerah sebesar Rp10,995 triliun, terbagi atas belanja pegawai Rp2,440 triliun, belanja barang dan jasa Rp4,216 triliun, belanja modal Rp1,266 triliun, dan belanja tidak terduga Rp57,094 miliar
Selain itu, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2024 sebesar Rp147 miliar.
Baca juga: Entaskan kemiskinan ekstrim, Pemprov Banten lakukan berbagai intervensi
Baca juga: Entaskan kemiskinan ekstrim, Pemprov Banten lakukan berbagai intervensi