Pemprov Banten perkuat kebijakan kependudukan guna tingkatkan SDM

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat kebijakan kependudukan dengan basis data yang inklusif, guna peningkatan sumber daya manusia (SDM) di wilayahnya.

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan hal tersebut akan mempermudah pemerintah dalam memformulasikan kebijakan agenda pembangunan.

"Pemerintah terus memperkuat kebijakan terkait kependudukan, karena kependudukan menjadi dasar dalam percepatan pembangunan," kata Al Muktabar dalam gelar wicara Hari Kependudukan Dunia 2024 dengan tema 'Menyatukan Kekuatan Data Inklusif Menuju Masa Depan yang Tangguh dan Adil Untuk Semuanya' di Pendopo Gubernur Banten di Kota Serang, Senin.

Al Muktabar mengatakan dengan data yang kuat, pemerintah harus mampu mengelola bonus demografi yang baik.

Baca juga: Melihat dari dekat tradisi panen raya masyarakat adat Kasepuhan Citorek

Selain itu, kata Al Muktabar, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terus mengoptimalkan jangkauan infrastruktur pada sarana dan prasarana, pendidikan, hingga infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan kewenangannya.

Pihaknya berkomitmen mengoptimalkan jangkauan sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur jalan, dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan SDM secara merata.

Selanjutnya, mengombinasikan antara SDM dan Sumber Daya Alam (SDA), agar mempercepat kesejahteraan masyarakat.

"Saat ini kita sedang mengoptimalkan jangkauan, terutama terkait infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan. Hal itu bertujuan untuk kita meningkatkan SDM secara merata di Provinsi Banten," kata dia.

Dalam acara tersebut juga dilakukan Kick-off Pekan Pelayanan 100.000 Akseptor KB Pasca Persalinan dan Peluncuran Population Clock Provinsi Banten.

Baca juga: PLN Banten lakukan penyalaan pelanggan pertama program BPBL 2024

Sementara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menuturkan dengan data yang inklusif mampu membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat, sehingga diharapkan data inklusif tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik dan seadil mungkin.

Tidak hanya itu, Hasto juga menekankan bahwa dengan data inklusif mampu mengetahui potensi-potensi dan bonus demografi di masing-masing wilayah. Sehingga mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan.

"Dan itu diharapkan ini bisa menjadi dasar pembangunan baik di Provinsi Banten maupun daerah lainnya," kata dia.

Hasto menuturkan, BKKBN telah memiliki aplikasi sistem informasi keluarga (SIGA), dimana sistem tersebut merupakan data analisis keluarga dengan sejumlah variabel.

Pihaknya mengoptimalkan SIGA dalam mewujudkan data inklusif, sehingga dapat menganalisis permasalahan.

Pada kesempatan itu juga dilakukan Penandatangan Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Perjanjian Kerjasama Tentang Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Program Studi Kebidanan yang dilakukan antara BKKBN dan Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND).

Baca juga: Kapolri pimpin upacara sertijab pati Polri, termasuk Kapolda Banten