“Agar tidak terulang lagi maka setelah tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi jangka pendek kita akan mengatasi bagaimana wilayah hulunya. Apakah penguatan vegetasi di hulu atau memindahkan masyarakatnya nanti kita tentukan,” ujar Suharyanto.
Menyinggung permasalahan yang ada di bagian hulu, Suharyanto mengatakan bahwa yang akan mendalami adalah pemerintah daerah selaku pemilik wilayah. Namun BNPB tetap akan memberikan pendampingan dan dukungan sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi selesai.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, yang menyertai Kepala BNPB dalam tinjauan lapangan membenarkan bahwa wilayah hulu terdapat permasalahan deforestasi yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Baca juga: Doni Monardo di mata Mensos Tri Rismaharini
Jika ditotal, luas wilayah yang rusak akibat praktik pembalakan liar mencakup empat hektar. Hal itu pula yang kemudian diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya petaka yang berdampak pada 200 orang dan merusak 35 unit rumah.
Sebagai upaya antisipasi, pihak pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan telah meminta TNI dan Polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak tertentu yang diduga menjadi oknum pembalakan hutan.
“Memang di atas ada penebangan. Nanti kita dari TNI dan Polri akan bertindak tegas,” kata Dosmar.
Bupati Humbang Hasundutan berkomitmen penuh untuk melaksanakan arahan Kepala BNPB, baik solusi jangka panjang maupun jangka pendek demi mencegah bencana serupa agar tidak terjadi di kemudian hari. Pihaknya akan mendatangkan para ahli untuk mencarikan solusi terbaik demi kelangsungan lingkungan yang ramah bagi masyarakat.
Baca juga: BMKG: mayoritas daerah berpotensi alami hujan lebat dan angin kencang