Lebak (ANTARA) -
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrem serta pengendalian inflasi secara tematik dan fokus untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah (PPD).
"Kita terus membenahi kondisi pencapaian yang terjadi saat ini di masyarakat agar menjadi lebih baik," kata Al Muktabar di Lebak, Sabtu.
Pemerintah Banten sangat serius menangani stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi.
Selain itu juga Pemprov Banten melakukan percepatan dan peningkatan investasi serta pengendalian produksi domestik bruto.
"Itu semua yang dilakukan sebagai bagian upaya untuk percepatan pembangunan daerah," katanya menjelaskan.
Baca juga: Mendes PDDT: Percepat pembangunan daerah demi Indonesia Emas 2045
Menurut dia, Pemprov Banten juga dalam rangka PPD mengalokasikan dana untuk daya dukung berupa bantuan pada desa. Pengalokasian bantuan dana tersebut yang sebelumnya Rp15 juta dan pada 2023 ditingkatkan menjadi Rp60 juta.
Kemungkinan dana untuk pengalokasian desa pada 2024 ditingkatkan menjadi Rp100 juta.
"Kita berharap dana bantuan desa itu dapat mempercepat pembangunan daerah," kata Al Muktabar.
Baca juga: Pj Bupati Lebak apresiasi penurunan jumlah desa tertinggal
Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov Banten untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2024-2045 menuju Indonesia Emas.
Peringatan PPD mengusung tema “Tumbuh Bersama, Merajut Harapan di Daerah Tertinggal” yang dilaksanakan selama 2 hari pada 16-17 November 2023 dengan berbagai kegiatan.
“Sengaja kita adakan di Lebak, karena luasnya sangat luar biasa, berbatasan dengan Sukabumi dan Bogor. Jarak tempuh dari kota, sampai 4-5 jam. Tahun ini, Alhamdulillah sudah lepas dari daerah tertinggal,” ujar Gus Halim.
Baca juga: Anyaman pandan duri jadi unggulan ekonomi masyarakat pedalaman Lebak
