Pemprov Banten kolaborasi pentahelix untuk optimalkan pencapaian program

Berdasarkan keterangan yang diterima di Serang, Rabu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Pemprov Banten terus melakukan kolaborasi pentahelix dalam menjalankan segala program mandatory pemerintah seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi, serta peningkatan investasi melalui reformasi birokrasi berdampak tematik.

"Banyak capaian yang sudah kita lakukan bersama TP PKK Provinsi Banten, angka stunting yang terus mengalami penurunan. Kami yakin di tahun 2024 nanti bisa di bawah 14 persen. Lalu inflasi kita juga terjaga, investasi juga melampaui target," kata Al.

Baca juga: BPKAD Banten uji coba evaluasi kinerja pelaksanaan APBD

Selain itu, kata Al, PKK bersama posyandu terus berkolaborasi dalam melakukan edukasi dan pendamping kepada keluarga beresiko stunting secara intensif sampai mereka benar-benar terselamatkan.

"Semua itu merupakan implementasi dari gerakan reformasi birokrasi berdampak yang terus kita gencarkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian berharap peran PKK ini sangat vital dalam menyukseskan program Pemerintah yang termasuk dalam RPJMN 2019-2024 terutama pada hal penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, gizi buruk serta 10 program pokok lainnya.

"Yang intinya kita mempunyai peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Tri melanjutkan, PKK mempunyai kewenangan untuk menggunakan instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam menjalankan segala programnya. Instrumen itu harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa dipertanggungjawabkan secara benar.

"Keanggotaan PKK ini sampai tingkat keluarga, sehingga bisa dengan intens melakukan pengawasan dalam tumbuh kembang serta asupan gizi anak-anak," ucapnya.

Baca juga: Pemprov Banten kendalikan inflasi dengan gerakan pangan murah