Jakarta (ANTARA) - Analis dari Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen Aptika Kemenkominfo) Nindhitya Nurmalitasari menyebutkan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam hal melakukan tata kelola kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Analis yang juga bertugas sebagai Penanggung Jawab Kerja sama Perlindungan Data Pribadi Kemenkominfo itu menyebutkan tantangan tersebut terdiri atas pembahasan lintas sektor dan hingga tingkat maturitas pemanfaatan AI untuk menentukan arah kebijakan tata kelola teknologi itu.
"Tantangan pertama adalah kecerdasan buatan tidak hanya menyangkut masalah privasi dan keamanan data pribadi saja. Tapi dia menyinggung sektor lain seperti keamanan siber hingga masalah kekayaan intelektual sehingga saat membahasnya ada kompleksitas yang sangat tinggi," kata Nindhitya dalam diskusi hibrid yang diadakan oleh UNDP Indonesia dari Jakarta, Kamis.
Tantangan pertama itu juga berkaitan dengan tantangan kedua dalam melakukan tata kelola AI di Indonesia yaitu pertimbangan maturitas pemanfaatan kecerdasan buatan di tengah masyarakat.
Baca juga: UMN ajak lulusannya manfaatkan peran AI tingkatkan produktivitas kerja
Terkait dengan pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia, saat ini Indonesia masih mengacu pada studi "Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045" yang dirilis oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Nindhitya mengatakan lewat acuan tersebut saat ini Indonesia masih dalam tahapan adopsi teknologi sebagai cara membuat konektivitas digital semakin inklusif yang artinya maturitas AI masih belum maksimal.
"Perlu juga dipertimbangkan maturitas di setiap negara, jika berkaca pada Amerika Serikat dan Uni Eropa mereka memang sudah mengembangkan ke arah hard law. Tapi di Indonesia kita harus melihat apakah pendekatan itu sesuai? karena kita baru adopsi teknologi (AI) yang dimaksudkan untuk mendorong inklusi," ujarnya.
Untuk itu menurut Nindhitya dengan kedua tantangan itu, maka masih dibutuhkan koordinasi, diskusi, dan saran lebih banyak dari para pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: Andalkan kecerdasan buatan, transaksi Kripto lebih aman dan cepat
Baca juga: Ma'ruf Amin: Kecerdasan buatan solusi untuk negara jadi pelaku industri 4.0
