Warga Badui pun senang menjadi peserta program KB

Eni (35) dan Asih (36) yang kini tinggal di pemukiman kawasan Badui di Kampung Grinding, Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, pagi itu tampak semringah setelah menjalani pelayanan program Keluarga Berencana (KB) juga mendapatkan paket bahan pokok atau sembako.

Pelayanan KB yang dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Persatuan Istri Tentara (Persit) Kartika Chandra Kirana itu dipadati kaum perempuan yang masuk kategori pasangan usia subur (PUS) dari empat kecamatan, antara lain Leuwidamar, Bojongmanik, Muncang dan Cirinten, termasuk warga Badui.

Baca juga: Pemkab Lebak Dukung Program SPHP Bulog

Mereka umumnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan pelayanan kontrasepsi Implan, IUD, dan MOP secara gratis.

Para peserta program KB MKJP itu, selain perempuan warga Badui, sasarannya juga warga lainya untuk menekan angka kelahiran.

Tujuan pelayanan program KB MKJP guna menurunkan angka prevalensi anak stunting di Kabupaten Lebak.

Kabupaten Lebak, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia(SSGI), menduduki nomor kedua angka stunting di Provinsi Banten, setelah Kabupaten Pandeglang.

Penyebab angka stunting itu, di antaranya jarak kelahiran anak berdekatan, sehingga perlu terobosan dari pemkab setempat untuk menyukseskan pelayanan program KB MKJP.

"Kami tentu sangat mendukung program KB MKJP itu," kata Eni saat ditemui ANTARA di Kampung Badui di Lebak.

Awalnya takut

Eni dan Asih awalnya merasa takut melihat orang banyak, karena sehari-hari dihabiskan waktunya bekerja di ladang di kawasan hutan Badui, pedalaman Kabupaten Lebak.

Kedua orang itu adalah bagian dari ratusan perempuan Badui yang masuk kategori PUS untuk menerima pelayanan program KB MKJP.

Program KB MKJP itu sangat bermanfaat untuk kesehatan juga dapat menekan angka stunting, angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi ( AKB). Selain itu, program tersebut juga dinilai tidak bertentangan dengan adat masyarakat Badui.

Oleh karena itu, perempuan Badui kemudian berbondong-bondong mendatangi lokasi tenda pos pelayanan program KB MKJP yang lokasinya di perbatasan Kampung Badui, yakni Ciboleger.

Eni dan Asih datang ke lokasi untuk kali pertamanya menjadi peserta program KB MKJP jenis implan yang dipasang di bagian tangan kanan. Mereka mengaku tidak merasakan sakit saat penanaman implan di lengan.

Begitu juga Sarinah (18), warga Badui lainnya, mengaku mendapatkan program KB MKJP dengan jenis implan dari BKKBN Kabupaten Lebak dengan tujuan untuk kesehatan dan menjaga jarak kelahiran.

Dia mengakui bahwa memiliki anak banyak tentu akan mengalami kesulitan ekonomi sehari-hari, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Selain itu memiliki anak banyak juga rawan melahirkan balita stunting hingga kematian ibu dan bayi.

Dengan demikian, dia tidak keberatan mendatangi pos pelayanan program KB MKJP untuk menjadi peserta KB dan tidak ketakutan ketika implan dipasang di bagian tangan.

"Kami mendukung program KB, karena mamfaatnya untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga," kata Sarinah, ibu seorang anak ini ketika ditemui ANTARA.

2.000 PUS

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak Hj Tuti Nurasiah mengatakan pelayanan program KB MJKP menembus jumlah 2.000 peserta PUS, hingga melebihi target pelayanan program KB MKJP selama tiga hari, 17-19 Januari 2023, sebanyak 1.000 peserta PUS.

Para peserta pelayanan KB MKJP jenis inplan, IUD, dan MOP kebanyakan warga Badui juga warga lainnya dari empat kecamatan.

Bagi kaum perempuan di pemukiman kawasan Badui, di pedalaman Kabupaten Lebak, pelayanan program KB merupakan kebutuhan penting untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Program KB memberikan banyak manfaat bagi peserta PUS di pemukiman Badui. Selain bisa menjaga jarak kelahiran anak juga usia harapan hidup (UHH) meningkat.

Meningkatnya kesadaran kaum perempuan Badui untuk ber-KB itu karena keberhasilan petugas bidan dan petugas lapang Keluarga Berencana ( PLKB) yang setiap pekan melakukan edukasi dan sosialisasi manfaat program KB.

Oleh karena itu, peluncuran pelayanan program KB MKJP secara serentak di Indonesia yang dipusatkan di Kampung Badui Ciboleger, Kabupaten Lebak, agar memudahkan masyarakat Badui untuk menjadi peserta KB.

DP2KBP3A Kabupaten Lebak mendirikan posko pelayanan KB MKJP di Kampung Badui agar warga adat lebih mudah untuk menjadi peserta KB.

Kolaborasi

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ade Jubaedah mengatakan pelayanan program KB MKJP itu melibatkan bidan, berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk menurunkan angka prevalensi stunting balita,AKI, serta AKB.

IBI juga mendukung penuh pencapaian pelayanan program KB yang dilakukan BKKBN di Kabupaten Lebak sebagai daerah peluncuran Gerebek Pelayanan KB dengan MKJP di Indonesia selama tiga hari 17-19 Januari 2023.

Bahkan, IBI terus menjalin koordinasi dan kerja sama dengan BKKBN di seluruh Indonesia untuk menurunkan angka stunting, dan AKI-AKB

Saat ini, tenaga bidan yang melayani program KB dengan MKJP di Kabupaten Lebak melibatkan sebanyak 43 orang.

IBI meminta bidan di lapangan bekerja keras dan menjadi bagian garda terdepan untuk memberikan layanan primer kesehatan pada masyarakat.

Selama ini, tenaga bidan telah memberikan kontribusi besar terhadap penurunan kasus prevalensi anak balita stunting balita dan AKI-AKB.

Para bidan itu bertugas di puskesmas, rumah sakit, klinik dan persalinan, yang menjadi bagian dari tim untuk bekerja sama dengan dokter, perawat dan tim kesehatan lain untuk meningkatkan layanan primer.

Dengan demikian, bidan secara langsung melakukan upaya skrining kesehatan remaja dan calon pengantin, deteksi dini risiko komplikasi obstetri dan menolong persalinan normal.

Bidan juga memfasilitasi pemberian ASI eksklusif, asupan gizi yang baik bagi bayi, penyaluran makanan balita, penimbangan, pengukuran balita, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang.

Para bidan juga ditugaskan di posyandu-posyandu untuk penanganan kesehatan balita serta pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

IBI, kini memiliki 10 ribu lebih tenaga bidan di Indonesia dan mereka melayani kesehatan masyarakat, termasuk menurunkan angka prevalensi stunting, AKI dan AKB.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak selama ini telah menggandeng IBI untuk mengatasi dan mencegah stunting atau kekerdilan pada anak.

Para tenaga bidan diakui memang menjadi garda terdepan untuk pencegahan stunting, karena mereka melakukan pemeriksaan pada 1.000 hari pertama kelahiran, mulai dari kehamilan 270 hari sampai 730 hari kelahiran.

Selanjutnya, Pemkab Lebak mewajibkan bahwa balita di atas 2 tahun mendapat pelayanan posyandu agar terpantau tumbuh kembangnya.

Berkesinambungan

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Eni Gustina menyatakan kegiatan pelayanan KB MKJP harus berkesinambungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BKKBN tidak pernah berhenti untuk memberikan pelayanan program KB, namun tetap berkesinambungan.

Keberhasilan program KB nasional yang dilakukan pada masa lalu tentu diakui dunia adalah salah satu bukti nyata dan peran strategis dari BKKBN.

BKKBN secara berkesinambungan mengoptimalkan pelayanan program KB kepada masyarakat, khususnya bagi PUS.

Selama 50 tahun BKKBN mengedukasi dan menyosialisasikan program pelayanan KB pada masyarakat untuk memahami pentingnya kependudukan dan KB dan seluruh aspek lainnya.

BKKBN juga akan mengoptimalkan penyerapan anggaran operasional yang bersumber DAK 2023 untuk Provinsi Banten.

Untuk percepatan penurunan stunting dialokasikan dari DAK Rp12 miliar dan penggerak pelayanan KB Rp7,9 miliar.

Anggaran DAK itu, untuk delapan kabupaten/kota se Banten.

Turun stunting

Pemprov Banten optimistis angka prevalensi anak yang mengalami kekerdilan akibat gagal tubuh dapat diatasi melalui kekompakan semua instansi pemerintah daerah untuk penanganannya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Angka stunting di Provinsi Banten saat ini ada penurunan 4,5 persen, sehingga menjadi sekitar 20,1 persen.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk penanganan masalah gizi buruk, stunting dan kemiskinan ekstrem, karena bisa berdampak terhadap inflansi.

Perintah Presiden Jokowi yang ditujukan pada seluruh gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia yang berkumpul di salah satu daerah di Jawa Barat agar pemerintah daerah dapat menekan angka kependudukan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama antarinstansi telah ditunjukkan dengan kekompakan TNI bersama Polri yang telah dapat menurunkan kasus pandemi COVID-19.

Karena itu, apa yang dilakukan agenda kerja TNI patut dijadikan contoh oleh pemerintah daerah dengan kekompakan seluruh instansi diyakini mampu menurunkan kasus stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrem.