Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten mengoptimalkan sarana kesehatan seperti 35 Puskesmas dan Program 1.000 beasiswa untuk memenuhi hak anak sebagai komitmen wujud kota layak anak.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan di Tangerang, Rabu, mengatakan mewujudkan kota layak anak memerlukan dukungan semua pihak dan sarana pendukung dalam implementasi di lapangan.
Baca juga: Wali Kota Tangsel: Festival literasi upaya imbangi kemajuan teknologi
"Untuk mewujudkan komitmen tersebut, diperlukan dukungan dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha hingga media," kata Wakil Wali Kota Pilar saat menghadiri kegiatan Pembinaan Jejaring Pemenuhan Hak Anak yang diselenggarakan di Puspemkot Tangsel, Rabu (26/10).
Ia mengatakan Kota Tangerang Selatan telah menyandang kategori Nindya untuk program Kota Layak Anak. Target selanjutnya adalah mencapai kategori utama, sehingga dibutuhkan kerja sama semua pihak.
Oleh karena itu, program pengurangan masalah perdagangan atau eksploitasi dan perlindungan anak menjadi fokus utama yang dilakukan semua sektor.
"Untuk itu, kita lakukan sosialisasi ini secara rutin dan memberikan pembekalan bagi organisasi wanita dan anak. Sehingga, mereka paham apa yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak, termasuk hak-hak anak. Anak juga mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan, dan akses lainnya," kata Pilar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangsel Khairati menyampaikan keberadaan anak harus dilindungi dari bentuk kekerasan dan diskriminasi.
“Sebab, anak adalah sebagai pewaris bangsa yang memikul tanggung jawab besar, maka negara harus menjamin hak-haknya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang optimal,” ujarnya
Sebagai bentuk perlindungan kepada anak, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah membuat Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
“Pemenuhan hak anak wajib disediakan oleh pemerintah daerah secara terintegrasi, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan mengevaluasi setiap kebijakan program untuk indikator-indikator Kota Layak Anak,” ucapnya.
