Pj Gubernur Banten utamakan sinergi BPK sebagai kontrol eksternal

Serang, Banten (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun kabupaten/kota melalui Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengutamakan sinergi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai kontrol eksternal sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya.

"Selama ini sudah dilakukan dengan baik, parameter semua kabupaten/kota dan provinsi mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK," kata Pj Gubernur Al Muktabar usai menyaksikan Sertijab Kepala BPK perwakilan Banten, Kamis.

Baca juga: BPK Perwakilan Banten Gelar Sertijab Kepala

Ia menyebutkan dalam tugas pokok dan fungsinya, BPK adalah lembaga yang berlandasan nilai-nilai dasar independen, integritas, dan profesional dengan basis manajemen besar.

"Saya mengajak bupati dan walikota untuk patuh kepada apa yang menjadi bagian dari 'output' tugas pokok serta fungsi BPK itu sendiri," ucapnya.

Selanjutnya, kata dia, parameter itu merupakan bagian dari jalan kebaikan bersama dalam rangka 'output' dan 'outcome' yang pada dasarnya untuk masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Al Muktabar juga memberikan ucapan selamat kepada kepala BPK perwakilan Banten yang baru maupun yang sebelumnya.

"Selamat Kepada ibu Novie Irawati Herni Purnama di tempat tugas yang baru, dan Emmy Mutiarini sebagai kepala BPK perwakilan Banten," ucap Al Muktabar.

Sementara itu, Kepala BPK perwakilan Banten Emmy Mutiarini mengungkapkan dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2021 sembilan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten mendapatkan opini WTP.

"Walaupun sudah WTP, tapi masih ada Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dikerjakan oleh setiap daerah," kata Emmy.

Ia menambahkan dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021 masih ada catatan, kemudian BPK juga berencana akan melakukan pemeriksaan di semester dua tahun ini, baik kinerja atau belanja tidak terduga (BTT).

"Harapannya kinerja ini dapat membantu memperbaiki fasilitas umum dan kesehatan, terutama aspek kebutuhan air minum yang sudah menjadi perhatian BPK sejak  2015," harapnya.