Dr. Anton Charliyan: Beras Bansos berkerikil jangan dipolitisir

Serang, Banten (ANTARA) - Salah satu Dewan Pengarah Relawan Nasional Lawan COVID-19 (RNLC19) Irjen Pol. (Purn.) Dr. H. Anton Charliyan mengingatkan, beras Bansos di beberapa daerah yang ditemukan berkerikil dan tidak layak dikonsumsi tidak perlu dipolitisir.
       
“Beras Bansos dari Pemerintah melalui Bulog yang tidak layak dikonsumsi hanya beberapa karung dan bisa ditukar langsung. Jangan dipolitisir, karena bukan kesengajaan,” tegasnya ketika dihubungi ANTARA dari Serang, Banten, Kamis (12/8/2021).  
       
Mantan Kadiv Humas Polri itu mengemukakan keterangan tersebut sehubungan adanya beras bantuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di beberapa daerah di Pandeglang dan Lebak Banten serta di Tasikmalaya Jawa Barat yang diketahui berkerikil dan ramai dibicarakan di media sosial. 
       
Menurut Dr. Anton Charliyan, setelah ditelusuri dan dianalisis kenapa beras Bansos PPKM yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia itu berkerikil, ternyata beras tersebut terkena air hujan ketika dalam pengangkutan dan sebagian lagi akibat terlalu lama disimpan di gudang sehingga terjadi kerusakan. 
       
“Wajar suatu barang yang lama disimpan di gudang ada yang aus atau rusak. Barang yang dibeli di Super Market saja kadang ditemukan rusak atau tidak layak pakai begitu dibuka di rumah. Sepanjang toko tersebut bertanggungjawab dan siap mengganti ‘kan’ tidak masalah,” tuturnya. 
       
Namun ia mengakui bahwa belum semua gudang beras Pemerintah yang ada saat ini benar-benar memenuhi standar untuk menyimpan beras, sehingga wajar saja bila terjadi kerusakan di lapangan, dan itupun jumlahnya tidak banyak. Hanya beberapa karung saja dari ratusan bahkan ribuan ton yang didistribusikan.
       
Mantan Kapolda Jawa Barat itu kembali mengingatkan bahwa adanya beras berkerikil atau menggumpal sehingga tidak layak dikonsumsi bukan merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan Pemerintah (Bulog), tapi hanya merupakan kesalahan teknis kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. 
        
Tujuan pembagian beras itu justru untuk meringankan dan membantu beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi dan Pemerintah segera mengganti beras yang tidak layak konsumsi tersebut dengan beras yang bagus.
       
“Jadi sebetulnya tidak ada masalah samasekali. Adapun menurut analisis kami secara pribadi, orang-orang yang memviralkan berita ini di medsos hanyalah kelompok tertentu yang ingin memojokkan Pemerintah, padahal Pemerintah sedang berdarah-darah menangani COVID-19. Mereka yang ‘nyinyir’ hanya mempermasalahkan masalah yang bukan masalah,” tuturnya.
       
Ia lebih lanjut mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi seyogianya bersama-sama menyingsingkan lengan baju untuk menangani pandemi, karena Pemerintah tidak mungkin mampu menanganinya sendiri. Masalah ini pun bukan sekedar urusan kenegaraan, tapi merupakan masalah kemanusiaan yang menjadi tanggungjawab semua komponen masyarakat.
       
“Justru di saat seperti ini saya jadi teringat kata-kata bijak John F Kennedy yang menegaskan, ‘jangan bertanya apa yang bisa negara berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu’. Lalu apa yang telah kita berikan di saat pandemi ini? Tidak perlu untuk negara, tapi setidaknya untuk lingkungan sekitar kita dulu,” tuturnya.  
       
Mantan Analis Kebijakan Utama Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Lembaga pendidikan dan Pelatihan (Sepimti Lemdiklat) Polri itu menilai, siapapun sangat tidak elok jika saat ini nyinyir dan membuat gaduh, sementara yang bersangkutan tidak berbuat apa-apa untuk menangani pandemi COVID-19.