Presiden: COVID-19 momentum perkokoh ketangguhan hadapi bencana

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan penanganan pandemik COVID-19 menjadi momentum untuk dapat memperkokoh ketangguhan untuk menghadapi bencana di Indonesia.

"Pengalaman ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk memperkokoh ketangguhan kita dalam menghadapi segala bentuk bencana," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden ingatkan tak boleh ada ego sektoral dalam penanggulangan bencana

Presien Jokowi menyampaikan hal itu dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021 yang juga dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo serta para menteri, kepala daerah dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mengikuti acara secara virtual.

"Dalam satu tahun ini kita telah diberi pengalaman, diberi pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana nonalam berupa pandemik COVID-19 dan dalam menghadapi bencana kemanusiaan yang tidak pernah ada pembandingnya dalam sejarah, sisi kesehatan, sisi ekonomi, harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan," ungkap Presiden.

Dampak pandemik COVID-19 bukan hanya skala daerah maupun skala nasional, tetapi juga skala global karena dialami lebih dari 215 negara.

"Yang mengharuskan kita bekerja cepat, harus inovatif dan juga berkolaborasi dengan semua pihak dengan negara lain, dengan lembaga-lembaga internasional," ucap Presisden.

Presiden Jokowi juga menyampaikan terima kasih, apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BNPB karena ikut menangani dan menyelesaikan krisis sekarang ini.

"Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana. Masuk 35 paling rawan risiko bencana di dunia, setahun kemarin saja kita menghadapi 3.253 bencana, per hari berarti kurang lebih sembilan bencana, bukan sebuah angka yang kecil," tutur Presiden.

Tapi menurut Presiden, cobaan, ujian dan tantangan itu harus dihadapi.

"Baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi. Kita sekali lagi menduduki ranking tertinggi negara paling rawan bencana karena jumlah penduduk kita juga besar sehingga risiko jumlah korban yang terjadi apabila ada bencana juga sangat besar," ujar Presiden.

Sedangkan Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan bahwa Indonesia telah membuktikan pengendalian COVID-19 bisa dilaksanakan paralel dengan upaya menjaga kegiatan sosial ekonomi.

"Masyarakat sedapat mungkin tidak terpapar COVID-19, tetapi juga tidak terkapar PHK atau kehilangan pekerjaan," kata Doni dalam sambutannya.

Momentum setahun bencana COVID-19 menurut Doni adalah kesempatan untuk melakukan evaluasi, mempertahankan yang sudah baik dan menyempurnakan yang masih kurang.

"Kita harus optimistis bahwa semua kebijakan yang telah digariskan oleh Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintah akan membawa bangsa Indonesia keluar dari masalah kesehatan dan ekonomi," ucap Doni.

Menurut Doni, sejak awal Februari 2020 hingga akhir Februari 2021 BNPB mencatat ada 3.253 kali kejadian bencana di Indonesia.

"Artinya setiap hari tidak hanya ada 9 kali kejadian bencana yang terjadi apakah itu gempa, tsunami, erupsi gunung berapi, karhutla, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung," kata Doni menjelaskan.

Setiap kejadian bencana selalu diikuti dengan kehilangan harta benda dan korban jiwa.

"Ibu Menteri Keuangan menyebutkan bahwa setiap tahun kita mengalami kerugian ekonomi akibat bencana rata-rata Rp22,8 triliun per tahun, angka yang sangat besar. belum lagi jika melihat statistik korban jiwa akibat bencana dalam 10 tahun terakhir yaitu rata-rata 1.183 jiwa meninggal akibat bencana," ungkap Doni.

Bank Dunia bahkan menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 35 negara dengan tingkat risiko ancaman bencana paling tinggi di dunia.

"Pemerintah tentu tidak tinggal diam, seluruh instansi pemerintah, TNI dan Polri, dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk melakukan berbagai upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan," ujar Doni menegaskan.

Pencegahan tersebut termasuk perencanaan pembangunan yang berlandaskan pengurangan risiko bencana, pelibatan pakar untuk memprediksi ancaman, memperkuat sistem peringatan dini, menyusun rencana kontijensi dan edukasi serta pelatihan kebencanaan.