Pandemi dorong masyarakat miliki hunian sehat

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perusahaan Realestate Indonesia (REI), Totok Lusida mengatakan pandemi COVID-19 diiringi kebijakan yang mengharuskan beraktivitas di rumah mendorong masyarakat memiliki hunian sehat.

"Banyak masyarakat yang kini menyulap rumahnya lebih sehat. Rumah sehat sendiri selain membutuhkan lebih banyak ruang terbuka, juga memiliki fasilitas yang lengkap," kata Totok dalam diskusi webinar tentang rumah sehat di Jakarta, Kamis.

Fasilitas lengkap di sini, jelas Totok,  rumah harus bisa dimanfaatkan untuk bekerja, belajar, beribadah dan beribadah. Pada titik ini, desain rumah semakin memperhatikan sirkulasi udara dan pencahayaan. 

Selain menggelar webinar, program CSR PT Intiland Development Tbk bekerja sama dengan forum wartawan menyelenggarakan kegiatan beda rumah menyasar dua rumah yang berlokasi di Tangerang Selatan.  

Totok melanjutkan sektor perumahan masih bisa tumbuh 2,3% tahun 2020. Padahal, ekonomi nasional terpangkas 2,07%, akibat pandemi COVID-19. Meski begitu, dia menuturkan, pandemi COVID-19 menghantam hebat sejumlah subsektor properti. 

Dia mencatat, kinerja mal anjlok 85%, okupansi hotel turun 95%, perkantoran turun 74%, rumah komersial juga bernasib sama turun 50 hingga 80%. Akan tetapi, rumah subsidi masih bertahan selama pandemi.

Dia menegaskan, ada beberapa risiko dan tantangan sektor properti tahun ini. Pertama, pandemi COVID-19 tidak tertangani sampai akhir tahun dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terus berlanjut. Kemudian, resesi ekonomi dan PHK 5–30% dari pekerja formal, lalu implementasi UU Cipta Kerja tidak probisnis, serta perubahan gaya hidup konsumen. 

Adapun peluang sektor properti tahun ini, kata dia, datang dari vaksin gratis untuk seluruh penduduk Indonesia, kenaikan anggaran infrastruktur 47% menjadi Rp414 triliun,  penurunan suku bunga BI7DRR 3,75%, penurunan suku bunga KPR/KPA, kenaikan kredit properti, anggaran FLPP MBR meningkat, dan relaksasi properti menengah atas (PPnBM, LTV rumah kedua). 

Selanjutnya, dia menuturkan, pemulihan daya beli pembeli dan investor, pasokan klaster baru, UU Cipta Kerja probisnis, proyek ibu kota baru Rp446 triliun. 

“Pengembang yang bertahan adalah yang bereputasi baik, punya land bank matang, keragaman produk, runya recurring income, dan menjalin kolaborasi,” tegas dia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Hidayat menuturkan, rumah merupakan sarana awal pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul. Ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo 2020-2024. 

Seiring dengan itu, dia menuturkan, pemerintah tetap melanjutkan program sejuta rumah di era normal baru. Desain rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kini menyesuaikan protokol kesehatan penanganan covid-19, mengakomodasi kebijakan social distancing (penataan ruang), desain sirkulasi udara yang lebih baik. 

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Intiland Theresia Rustandi menegaskan, memiliki rumah yang layak dan sehat bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itu sebabnya, Intiland bangga bisa bersinergi dengan JPKM dalam program bedah rumah. Kegiatan ini adalah inisiatif dan aksi nyata yang bagus sekali. 

"Semoga makin banyak yang berkolaborasi dalam program ini, sehingga makin banyak pula masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya," kata dia. 

Program bedah rumah itu, kata dia, selaras dengan program Intiland Teduh yang telah berjalan. Ini merupakan gagasan dan ide mulia yang tujuannya membantu masyarakat kurang mampu memiliki rumah yang layak dan sehat sehingga kualitas hidupnya meningkat.

Sedangkan Kegiatan donasi tersebut diwujudkan dalam bentuk bedah rumah dan membagikan paket kesehatan. Rumah yang dibedah adalah rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Dalam membedah rumah, melibatkan pengurus RT, RW, warga sekaligus pemilik rumah untuk ikut dalam proses bedah rumah. Selain itu, warga akan mendapat sosialisasi perilaku hidup sehat sebagai bekal meningkatkan imunitas tubuh.

Sedangkan Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M Hidayat mengatakan rumah tidak layak huni jumlahnya mencapai 2,3 juta unit.

Untuk rumah tidak layak huni, Hidayat mengatakan pemerintah memasukkan ke dalam program rumah swadaya, sedangkan datanya berasal dari usulan pemerintah daerah.

Setiap tahun pemerintah menerima usulan dari pemerintah daerah rumah mana saja yang dibedah sehingga layak huni.

"Sedangkan kriteria dari rumah tidak layak huni itu tidak memiliki langit-langit (plafond), tidak memiliki ventilasi, dan beberapa hal lainnya, selain usulan dari pemda program tersebut juga ditujukkan bagi rumah-rumah di kawasan perbatasan," tutur Hidayat.

Program sejuta rumah di situ adalah ada program rumah swadaya usulan pemda dan rumah tidak layak kita bedah menjadi layak huni.

Kriteria rumah yang tidak layak tidak ada lantai, tidak plafond dan ventilasinya juga tidak ada.

Untuk setahun ke depan pupr rumah yang akan dibedah banyak juga unit rumah swadaya rumah susun rumah khusus diperbatasan.