Jakarta (ANTARA) - Pengurus Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk mengusut tuntas kasus penembakan yang menyebabkan kematian enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).
"Kami mendesak tidak hanya diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk tim independen," kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Busyro Muqoddas dalam acara jumpa pers virtual yang dipantau di Jakarta, Selasa.
Baca juga: LPSK lindungi saksi dan korban bentrok polisi dan FPI
Ia mengatakan, tim independen tersebut mencakup perwakilan dari organisasi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perwakilan masyarakat, dan perwakilan ahli.
"Termasuk dalam tim independen itu ada Ikatan Dokter Indonesia," katanya.
Menurut dia, keberadaan tim independen dibutuhkan untuk memastikan pengusutan dan proses hukum berkenaan dengan penembakan enam anggota FPI oleh aparat kepolisian berjalan baik, transparan, dan akuntabel.
Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran menyatakan aparat kepolisian menembak enam anggota FPI saat mengintai pengikut Muhammad Rizieq Shihab pada Senin dini hari (7/12) karena merasa keselamatan jiwanya terancam.
Menurut dia, aparat kepolisian menembak karena diserang oleh anggota FPI menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun Sekretaris Umum FPI Munarman membantah anggotanya membawa senjata api.
PP Muhammadiyah desak pembentukan tim independen untuk usut kematian anggota FPI
Selasa, 8 Desember 2020 15:58 WIB
Arsip Foto. Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas di Jakarta, Selasa (28/1/2020). (ANTARA/Anom Prihantoro)
Kami mendesak tidak hanya diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk tim independen