Komisi IV DPRD Banten mendorong Pemprov Banten untuk meminta bantuan pemerintah pusat dalam upaya normalisasi sungai dan pembuatan tanggul untuk atasi banjir di wilayah selatan Banten.
"Kemampuan anggaran APBD Banten kan terbatas, makanya perlu lobi ke pusat agar bisa bantu mengatasi permasalahan banjir di wilayah selatan Banten yang selalu terjadi setiap tahun," kata Ketua Komisi IV DPRD Banten M. Nizar di Serang, Rabu.
Nizar mengatakan, penanganan banjir di wilayah Selatan Banten yang selalu terjadi setiap tahun terutama di musim hujan, disebabkan meluapnya air sungai yang dekat dengan pemukiman warga.
"Di Banten selatan itu kan banyak aliran sungai. Nah ini perlu penanganan untuk jangka panjang, bisa dengan pembuatan tanggul, sodetan atau normalisasi sungai," kata politisi Partai Gerindra ini.
Baca juga: DPRD tunggu Kemendagri terkait akhir jabatan Pj Gubernur Banten
Menurutnya, kendala selama ini anggaran yang dimiliki Pemprov Banten belum memadai untuk program tersebut, karena dibutuhkan anggaran yang lumayan besar.
"Kalau kisaran Rp10 sampai Rp15 miliar untuk satu pekerjaan itu, mungkin saja melalui APBD Banten bisa. Namun ini kan lebih besar kebutuhan-nya sehingga harus dibantu pusat," kata Nizar.
Apalagi terkait kebutuhan anggaran infrastruktur tersebut, kata dia, saat ini Pemprov Banten juga masih fokus penyelesaian jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi.
"Kan banyak jalan-jalan kabupaten/kota yang statusnya naik menjadi kewenangan provinsi. Ini juga kan harus menjadi prioritas," pungkas Nizar.
Baca juga: Komisi V DPRD Banten komitmen dorong kesejahteraan rakyat
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
"Kemampuan anggaran APBD Banten kan terbatas, makanya perlu lobi ke pusat agar bisa bantu mengatasi permasalahan banjir di wilayah selatan Banten yang selalu terjadi setiap tahun," kata Ketua Komisi IV DPRD Banten M. Nizar di Serang, Rabu.
Nizar mengatakan, penanganan banjir di wilayah Selatan Banten yang selalu terjadi setiap tahun terutama di musim hujan, disebabkan meluapnya air sungai yang dekat dengan pemukiman warga.
"Di Banten selatan itu kan banyak aliran sungai. Nah ini perlu penanganan untuk jangka panjang, bisa dengan pembuatan tanggul, sodetan atau normalisasi sungai," kata politisi Partai Gerindra ini.
Baca juga: DPRD tunggu Kemendagri terkait akhir jabatan Pj Gubernur Banten
Menurutnya, kendala selama ini anggaran yang dimiliki Pemprov Banten belum memadai untuk program tersebut, karena dibutuhkan anggaran yang lumayan besar.
"Kalau kisaran Rp10 sampai Rp15 miliar untuk satu pekerjaan itu, mungkin saja melalui APBD Banten bisa. Namun ini kan lebih besar kebutuhan-nya sehingga harus dibantu pusat," kata Nizar.
Apalagi terkait kebutuhan anggaran infrastruktur tersebut, kata dia, saat ini Pemprov Banten juga masih fokus penyelesaian jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi.
"Kan banyak jalan-jalan kabupaten/kota yang statusnya naik menjadi kewenangan provinsi. Ini juga kan harus menjadi prioritas," pungkas Nizar.
Baca juga: Komisi V DPRD Banten komitmen dorong kesejahteraan rakyat
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024