Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman meminta agar penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk partisipasi masyarakat.

"Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan berbagai upaya pemerintah daerah dengan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat," kata Herman saat membuka kegiatan yang berlangsung di Aula Al-Amanah Gedung Puspem Kota Tangerang, Banten, Senin.

Perlu diketahui dalam rangka percepatan upaya pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bekerja sama dengan USAID ERAT menggelar lokakarya penyelarasan percepatan pengentasan kemiskinan.

Baca juga: 98,35 persen rumah tangga di Kota Tangerang manfaatkan sanitasi IPAL

Dalam penanggulangan kemiskinan dan sebagai upaya meringankan beban pengeluaran masyarakat, lanjut Sekda Herman, selama ini berbagai program baik nasional maupun daerah telah digulirkan oleh Pemkot Tangerang seperti bantuan sosial masyarakat miskin, bea siswa miskin dengan Program Tangerang Cerdas, Program Jaminan Kesehatan bagi Warga Miskin, dan juga Program Angkutan Gratis Tayo dan Si Benteng.

Kemudian, dalam rangka peningkatan pendapatan warga miskin, telah dilakukan program peningkatan skil dan kemampuan bagi warga miskin melalui Program Pelatihan Wirausaha, Tangerang Cakap Kerja, fasilitasi bantuan modal melalui Tangerang Emas, dan juga fasilitasi pemasaran dan pengembangan kualitas produk UMKM.

"Untuk mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan telah dilakukan Program Bedah Rumah tidak layak huni, pembangunan infrastruktur dan perbaikan sanitasi di wilayah permukiman warga miskin," katanya.

Baca juga: Di MPP Kota Tangerang, warga kini bisa daftar pasang baru listrik

Dirinya berharap kegiatan hari ini dapat terlaksana dan terpadu serta berkesinambungan pada tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Tangerang terhadap perencanaan dan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kemudian, adanya dokumen RPKD diharapkan dapat tersusun rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan yang dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT).

"Sehingga dapat memberikan solusi dalam mengendalikan dan menurunkan angka kemiskinan di Kota Tangerang diantaranya dengan mensinergikan semua program-program daerah serta memaksimalkan verifikasi dan validasi data termasuk upaya-upaya percepatan penyerapan dana pembangunan," katanya.

Baca juga: Dinsos Tangerang minta warga yang berminat bansos perguruan tinggi daftar di DKTS

Pewarta: Achmad Irfan

Editor : Bayu Kuncahyo


COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024