Pemprov Banten telah melakukan sejumlah langkah dalam pengendalian inflasi tahun lalu, diantaranya melakukan 85 kali operasi pasar murah kebutuhan pokok sejak Maret hingga Desember 2022 .
“Dalam menekan angka inflasi, sebagai kegiatan rutin bagi masyarakat. Kita melakukan operasi pasar murah secara terus menerus yang disinergikan dengan program perlindungan sosial, penurunan stunting dan usaha ekonomi produktif,” kata Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar di Serang, Senin.
Baca juga: Pj Gubernur Banten komitmen kuatkan lembaga keuangan daerah
Selain mengadakan pasar murah, kata dia, Pemprov Banten juga melaksanakan sidak ke pasar-pasar secara intens. Kemudian kunjungan ke distributor agar tidak terjadi penimbunan barang yang nantinya memicu kenaikan angka inflasi.
“Di samping sidak ke pasar-pasar tradisional, kita juga mengakses ke distributornya sehingga stok dan harga barang bisa kita pantau,” jelas Al Muktabar.
Menurut Al Muktabar, upaya konkret pengendalian inflasi di Provinsi Banten juga dipicu dari kerja sama antar daerah yang salah satunya memberikan dorongan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengoptimalkan kinerjanya sehingga mampu menyediakan sumber bahan pokok yang dibutuhkan.
“Kemudian kita juga melakukan langkah-langkan yang terukur terkait kerja sama antar daerah yang terus kita optimalkan sehingga bisa membantu kita dalam mempersiapkan berbagai komoditi,” katanya.
Dijelaskan Al Muktabar, Provinsi Banten melakukan kolaborasi dalam menekan angka inflasi dengan Tim Penggerak PKK yang jaringan dan kegiatan organisasinya hingga taraf rumah tangga. Salah satunya kolaborasi gerakan tanam yang dimaksudkan agar keluarga bisa mencukupi kebutuhan dalam ketahanan pangan. Bisa langsung dinikmati oleh keluarga.
Selanjutnya, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemprov Banten dengan merealisasikan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Banten melalui perlindungan sosial seperti bantuan usaha.
“Lalu kita juga menyiapkan dana insentif daerah atas kinerja yang diberikan. Seperti membelikan beras untuk stok pangan,” kata Al Muktabar
Al Muktabar juga menjelaskan, Pemprov Banten juga menggunakan APBD secara spesifik guna mendorong subsidi ke sektor yang berkaitan.
“Dan kita juga terus memberikan dukungan transport dari APBD yang merupakan usaha penekanan angka inflasi.” katanya.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (9/1), Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mendapatkan apresiasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Memendagri) M Tito Karnavian atas keberhasilan nya dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Banten.
Menurut Mendagri Tito, minggu lalu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Provinsi Banten Year on Year (YoY) menduduki posisi 8 besar terendah Nasional dengan angka 5,34 persen di bawah rata-rata Nasional 5,42 persen. Dan minggu ini berada di posisi 5 besar terendah Nasional sebesar 4,56 persen, di bawah rata-rata Nasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
“Dalam menekan angka inflasi, sebagai kegiatan rutin bagi masyarakat. Kita melakukan operasi pasar murah secara terus menerus yang disinergikan dengan program perlindungan sosial, penurunan stunting dan usaha ekonomi produktif,” kata Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar di Serang, Senin.
Baca juga: Pj Gubernur Banten komitmen kuatkan lembaga keuangan daerah
Selain mengadakan pasar murah, kata dia, Pemprov Banten juga melaksanakan sidak ke pasar-pasar secara intens. Kemudian kunjungan ke distributor agar tidak terjadi penimbunan barang yang nantinya memicu kenaikan angka inflasi.
“Di samping sidak ke pasar-pasar tradisional, kita juga mengakses ke distributornya sehingga stok dan harga barang bisa kita pantau,” jelas Al Muktabar.
Menurut Al Muktabar, upaya konkret pengendalian inflasi di Provinsi Banten juga dipicu dari kerja sama antar daerah yang salah satunya memberikan dorongan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengoptimalkan kinerjanya sehingga mampu menyediakan sumber bahan pokok yang dibutuhkan.
“Kemudian kita juga melakukan langkah-langkan yang terukur terkait kerja sama antar daerah yang terus kita optimalkan sehingga bisa membantu kita dalam mempersiapkan berbagai komoditi,” katanya.
Dijelaskan Al Muktabar, Provinsi Banten melakukan kolaborasi dalam menekan angka inflasi dengan Tim Penggerak PKK yang jaringan dan kegiatan organisasinya hingga taraf rumah tangga. Salah satunya kolaborasi gerakan tanam yang dimaksudkan agar keluarga bisa mencukupi kebutuhan dalam ketahanan pangan. Bisa langsung dinikmati oleh keluarga.
Selanjutnya, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemprov Banten dengan merealisasikan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Banten melalui perlindungan sosial seperti bantuan usaha.
“Lalu kita juga menyiapkan dana insentif daerah atas kinerja yang diberikan. Seperti membelikan beras untuk stok pangan,” kata Al Muktabar
Al Muktabar juga menjelaskan, Pemprov Banten juga menggunakan APBD secara spesifik guna mendorong subsidi ke sektor yang berkaitan.
“Dan kita juga terus memberikan dukungan transport dari APBD yang merupakan usaha penekanan angka inflasi.” katanya.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (9/1), Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mendapatkan apresiasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Memendagri) M Tito Karnavian atas keberhasilan nya dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Banten.
Menurut Mendagri Tito, minggu lalu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Provinsi Banten Year on Year (YoY) menduduki posisi 8 besar terendah Nasional dengan angka 5,34 persen di bawah rata-rata Nasional 5,42 persen. Dan minggu ini berada di posisi 5 besar terendah Nasional sebesar 4,56 persen, di bawah rata-rata Nasional.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023